BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai koperasi, gotong royong, dan kemandirian ekonomi kepada peserta didik sejak usia sekolah.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Blora, Sri Setyorini, usai menghadiri Peluncuran Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (05/06/2026).
Peluncuran program yang akan menjangkau sekitar 6,38 juta siswa dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB se-Jawa Tengah tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin.
Dalam kegiatan itu, Budhe Rini, sapaan akrab Wabup hadir bersama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Blora.
Budhe Rini itu menilai pendidikan perkoperasian memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang mandiri, berjiwa wirausaha, serta memahami prinsip ekonomi kerakyatan.
“Pendidikan perkoperasian penting dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian ekonomi. Ini menjadi bekal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan,” ujarnya.
Menurut Budhe Rini, Pemkab Blora akan segera menindaklanjuti program tersebut melalui sosialisasi kepada satuan pendidikan, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Ia menjelaskan, penerapan program akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah. Tahap awal direncanakan dimulai dari jenjang SMP sebelum kemudian diterapkan di SD.
“Untuk penerapannya secara bertahap, mungkin bisa dimulai dari SMP terlebih dahulu kemudian SD. Karena memang kewenangan kami berada di jenjang SD dan SMP, sedangkan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” katanya.
Budhe Rini menegaskan, program tersebut tidak akan menambah mata pelajaran baru maupun membebani peserta didik. Materi perkoperasian nantinya akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi kurikulum.
“Jadi tidak ada tambahan mata pelajaran baru. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam pelajaran yang relevan sehingga siswa dapat memahami konsep koperasi secara lebih kontekstual,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap program tersebut mampu melahirkan generasi muda yang memiliki literasi ekonomi yang kuat, memahami pentingnya kerja sama, serta mampu mengembangkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di masa mendatang.
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian sendiri merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam mata pelajaran yang relevan pada seluruh jenjang pendidikan, mulai SD/MI hingga SLB.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan kembali koperasi kepada generasi muda sekaligus memperkuat pemahaman terhadap sistem ekonomi yang diamanatkan konstitusi.
“Koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus pilar ekonomi nasional yang perlu dipahami sejak usia sekolah,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, program ini sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam memperkuat gerakan koperasi, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih yang saat ini terus didorong di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi tidak boleh dipandang sebatas lembaga simpan pinjam. Menurutnya, koperasi merupakan badan usaha yang mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia.
“Koperasi adalah badan usaha yang mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama di Jawa Tengah juga siap menerapkan Program Insersi Pendidikan
Perkoperasian sebagai bagian dari penguatan karakter dan literasi ekonomi peserta didik.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap koperasi tidak hanya dikenal sebagai konsep ekonomi, tetapi juga menjadi budaya yang tertanam dalam pola pikir generasi muda sejak bangku sekolah.
“Pendidikan perkoperasian bukan hanya soal mengenalkan koperasi sebagai badan usaha, tetapi juga membentuk karakter siswa agar memiliki jiwa gotong royong, tanggung jawab, dan kemandirian ekonomi,” terang Nasaruddin.
Dengan demikian, semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi dapat terus tumbuh dan menjadi fondasi pembangunan ekonomi kerakyatan di masa depan.***
