BLORA, (blora-ekspres.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menyerap bahan pangan dari desa dan tidak bergantung pada distributor besar. Kebijakan tersebut diterapkan agar manfaat ekonomi program MBG benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Penegasan itu disampaikan Zulkifli saat meninjau budidaya ikan tematik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kamolan di Sendang Bangeran, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat (31/07/2026).
“SPPG harus membeli dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa. Tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” tegas Zulkifli.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga pelosok desa. Karena itu, pemerintah mewajibkan pengelola SPPG menyerap produk lokal, mulai dari ikan, telur, ayam, sayuran, buah-buahan, hingga beras.
“Kalau di desa ada ikan lele, ambil lele dari desa. Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh, jangan sampai yang menikmati hanya usaha-usaha besar,” ujarnya.
Zulkifli menegaskan, pemerintah akan memberikan evaluasi hingga sanksi kepada pengelola SPPG yang mengabaikan potensi ekonomi lokal.
“Kalau tidak mengambil dari desa, kita ingatkan. Dua kali, tiga kali kita ingatkan. Empat kali, tutup SPPG-nya,” katanya.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih terlalu terpusat di kota-kota besar. Melalui Program MBG, pemerintah ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa.
“Tidak mungkin Indonesia maju kalau yang maju hanya Jakarta. Harus ada pusat pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” tambahnya.
Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan rantai pasok pangan berbasis desa yang tengah dibangun pemerintah. Di Desa Kamolan, sebanyak 24 kolam bioflok bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah aktif digunakan untuk budidaya ikan lele.
Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melakukan tebar benih dan panen lele. Hasil panen dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan empat SPPG dengan harga Rp25 ribu per kilogram dan volume pemesanan mencapai 150 hingga 300 kilogram.
Zulkifli menyebut pola tersebut sebagai konsep close loop economy, yakni menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar yang telah tersedia melalui Program MBG.
“Lele dari desa masuk ke SPPG, begitu juga telur, ayam, sayuran, dan beras. Uangnya berputar di desa. Itulah yang kita bangun,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan desa sebagai aktor utama dalam rantai pasok MBG.
“Kamolan menjadi contoh bagaimana program ketahanan pangan bisa langsung terkoneksi dengan kebutuhan Makan Bergizi Gratis. Yang tumbuh bukan hanya produksi ikannya, tetapi juga ekonomi masyarakat desanya,” kata Arief.
Ia berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha desa.***
