Scroll untuk baca artikel
Example 300x600
Example floating
Example floating
Example floating
Pemerintahan

Bupati Blora Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD

×

Bupati Blora Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD

Sebarkan artikel ini

BLORA, (blora-ekspres.com) – Bupati Blora, Djoko Nugroho menyampaikan jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Blora pada rapat paripurna terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2019 melalui rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Blora, Kamis (11/06/2020).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora, didampingi didampingi para Wakil Ketua DPRD dan dihadiri para anggota DPRD sejumlah total 37. Ada 8 anggota yang berhalangan hadir dengan berbagai keterangan izin.

Dalam menyampaikan jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi, yakni gabungan 6 fraksi (PDIP, PKB, Nasdem, Golkar, PPP, dan fraksi PKS Gerindra), serta fraksi Demokrat Hanura, Bupati Blora tetap memperhatikan usulan, saran, masukan dan himbauan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blora terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019.

Bupati Blora, Djoko Nugroho menyampaikan, pemerintah Kabupaten Blora telah mengalokasikan anggaran dengan refocusing APBD 2020 dan penggeseran belanja langsung di seluruh perangkat daerah ke Belanja Tidak Terduga guna penanganan, penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanan anggaran untuk penanganan Dampak Covid-19 ini memerlukan kehati-hatian ekstra, mengingat besarnya dana yang telah dialokasikan dan cepatnya perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya,” kata Bupati.

Upaya mengantisipasi penyimpangan anggaran Covid-19 dan sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas, pihaknya telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Blora.

Setiap minggu wajib melaporkan realisasi anggaran Belanja tidak terduga dan anggaran hasil refocusing untuk penanganan Covid-19 kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora, kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemerintah menerima dan menyambut baik saran dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blora.

Dibidang kesehatan, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana baik di Rumah Sakit Umum Daerah maupun di Puskesmas. Selain itu juga akan lakukan.pembangunan gedung-gedung baru serta penambahan sumber dayakesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan. “Seperti penambahan dokter spesialis baik di RS dr. R. Soetijono Blora maupun RS dr. R. Soeprapto Cepu,” terang Bupati.

Bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Blora berupaya konsisten dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan memprioritaskan pada peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, baik di perkotaan maupun pedesaan.

“Tidak dapat kita pungkiri bahwa pada tahun 2020 dan kemungkinan untuk beberapa tahun mendatang kita menghadapi keterbatasan anggaran sebagai dampak akibat adanya wabah Covid-19,” kata Bupati.

Masalah infrastruktur. Kondisi ruas jalan di Banjarejo, Kunduran, Randublatung dan Kradenan yang rusak parah twlah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blora.

“Kami minta tahun depan siapa saja Bupati yang baru, kalau bisa cari pinjaman saja untuk pembangunan jalan karena memang APBD tidak mungkin bisa menuntaskan,” kata Bupati.

Dibidang pendidikan, kesejahteraan GTT dan PTT di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora yaitu jenjang PAUD dan DIKDAS telah diupayakan pemberian tunjangan kesejahteraan pada tahun 2019 dan dianggarkan sebesar 15,2 milyar rupiah yang telah disalurkan kepada 2.988 GTT dan PTT.

Sesuai rincian pada anggaran murni diantaranya, 810 GTT-PTT K2, 544 GTT-PTT Non K2, dan 562 guru PAUD.

Pada anggaran perubahan ditambahkan pemberian tunjangan kesejahteraan kepada 497 GTT-PTT Non K2 dan 575 guru PAUD.

Dengan besaran tunjangan kesejahteraan untuk GTT-PTT K2 Rp1.180.000/bulan; GTT-PTT Non K2 Rp250.000/bulan; dan guru PAUD Rp300.000/bulan.

“Terhadap guru-guru yayasan di jenjang SMP, SD dan TK upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sehingga diharapkan akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru.

Atas kesejahteraan guru honorer dan guru swasta tersebut akan diupayakan peningkatan kesejahterannya secara bertahap,” terang Bupati.

Dalam bidang pertanian, terkait masalah kelangkaan pupuk dan kekeringan tentu ini menjadi perhatian bersama. Yang mana menurut Bupati pupuk bersubsidi itu hanya untuk pertanian sawah, sedangkan di Blora ini ada 3 yakni sawah, perkebunan dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Sehingga ketika pupuk turun selalu jadi rebutan dan harganya naik.

“Pengusulan kebutuhan pupuk lewat RDKK selama ini yang setor hanya dari kelompok tani sawah, sedangkan LMDH masih sangat kurang. Jika di Blora ada 45 ribu hektar hutan yang ditanami jagung, tahun kemarin hanya sekitar 5 ribu hektar saja yang mengajukan kebutuhan pupuk. Yang tidak mangajukan usulan pupuk ikut ikutan beli pupuk subsidi, ya jadi langka dan mahal,” ungkap Bupati.

Pihaknya telah mengaku telah melakukan komunikasi dengan Perhutani selaku Pembina LMDH agar bisa mengupayakan pengusulan kebutuhan pupuk melalui RDKK ke Dinas Pertanian Kabupaten.

“Jadi kalau pupuk langka itu datangnya ke Dinas Pertanian, disinilah yang tugasnya menyusun pengadaan pupuk. Namun jika barangnya sudah ada, harganya diatur oleh Dinas Perdagangan. Jika mahal, datangnya ke Perdagangan. Selama ini semuanya ke Dinas Pertanian, itu kurang tepat,” tambah Bupati.

Adapun untuk mengatasi kekeringan Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mengupayakan pembangunan embung, saluran irigasi, dan mengusulkan pembangunan beberapa embung dan saluran air kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

“Pengusulan embung terus kita lakukan, seperti pembangunan Embung Plered, disusul Embung Klopoduwur, tahun depan akan kita dorong pembangunan Embung Wulung Randublatung,” lanjut Bupati.***(Red/Ely)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *