BLORA, (blora-ekspres.com) – Bupati Blora Arief Rohman serahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun pelaksanaan APBD 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Blora, Senin (27/03’2023).
Pada penyerahan dokumen LKPJ kepada pimpinan DPRD Blora itu, Bupati juga memaparkan hasil kinerja pemerintahan yang dipimpinnya selama tahun anggaran 2022.
Bupati Blora Arief Rahman terlebih dahulu memaparkan laporan pendapatan daerah, laporan belanja daerah, serta pembiayaan daerah dan SILPA. Dilanjutkan dengan penyampaian ringkasan capaian kinerja daerah, capaian penyelenggaran urusan pemerintahan, serta indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi indikator-indikator pokok kinerja pemkab.
“Agenda ini merupakan mekanisme tahunan yang kita jalankan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat, yang disampaikan kepada DPRD,” jelas Bupati Blora saat ditemui wartawan.
Bupati yang akrab disapa Mas Arief menjelaskan, setidaknya enam indikator yang ada pada IKU telah tercapai. Yaitu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks pembangunan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Sedangkan tiga indikator lainnya belum mencapai target.
“Beberapa yang sudah melampaui target, ada beberapa yang kedepan harus ditingkatkan. Yang belum tercapai, tentunya tahun depan target kita bisa memenuhi IKU yang ada,” terangnya.
engenai realisasi APBD 2022, pihaknya juga mengungkapkan bahwa pihkanya mampu merealisasikan 98,81% pendapatan daerah, yaitu Rp 2,177 triliun. Lalu merealisasikan 93% belanja daerah, atau Rp 2,576 triliun. Serra merealisasikan 97,29% pembiayaan daerah. Sehingga menghasilkan Silpa Rp 145,95 miliar.
“Saat ini beberapa pembangunan infrastruktur 2023 juga sudah kita mulai, selebihnya masih proses perencanaan yang diharapkan April nanti bisa mulai dilaksanakan. Mohon doanya,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto menilai, pemaparan LKPJ tahun anggaran 2022 itu sesuai dengan visi misi pemerintahan Bupati Blora Arief Rohman dan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati. Pihaknya diberi waktu tiga puluh hari untuk menilai berkas yang telah diserahkan ke pimpinan rapat paripurna yang sekaligus Wakil Ketua DPRD lainnya, Mustofa.
“Kalau secara makro, saya pikir masih normatif sesuai apa yang ada di Visi Misi ya. Titik beratnya di pembangunan, khususnya infrastruktur jalan. Semoga Blora lebih baik lagi,” ungkap Siswanto.***
