BLORA, (blora-ekspres.com) – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis di Kabupaten Blora telah berlangsung. Hasilnya, mayoritas peserta tak memenuhi passing grade (PG) yang telah ditentukan.
Dari data yang diperoleh wartawan hingga kemarin, sebanyak 616 peserta sudah mengikuti ujian di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) selama tiga hari serjak Kamis-Sabtu (23-25/3/2023). Dari angka itu, yang memenuhi hanya 116 orang. Sedangkan hasil ujian 278 peserta yang mengikuti tes kemarin masih pendataan.
“Hasil rekap yang hari ini belum kita cek. Yang di tilok (titik lokasi, Red) UNS solo, memang banyak yang tidak passing grade, terutama yang formasi PG nya tinggi,” ungkap Heru, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora.
Melihat hasil itu, pihaknya mengaku akan mengevaluasi pelaksanaannya. Pihaknya juga akan mengusulkan agar ada penurunan PG ke Kemenpan RB. “Atau ada tambahan afirmasi mungkin dari lama pengabdian di kantor,” tambahnya.
Sebelumnya, terang Heru, BKD sudah maksimal dalam upaya membantu pegawai non ASN agar terisi 401 formasi. Mulai simulasi CAT bagi pegawai non ASN, saat pendaftaran memberi pendampingan mengisi lamaran ke SScasn, sosialisasi ke OPD-OPD.
“Bahkan OPD kita beri surat penugasan agar mempermudah calon peserta berangkat ke solo,” lanjutnya.
Hal serupa disampaikan Bupati Blora Arief Rohman. Pihak pemkab Blora akan membahas hasil tersebut. Banyaknya peserta seleksi PPPK yang tidak memenuhi PG menurutnya tak hanya dialami Blora saja.
“Nanti coba kita bahas, kita koordinasikan dengan Menpan RB, tentang hal ini. Karena standar yang diminta pusat seperti ini (PG tinggi, Red), dan SDM yang ada seperti ini (belum memenuhi PG yang ditentukan, Red), nanti penyikapannya seperti apa,” terangnya saat ditemui wartawan.
Terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Blora M Aliuddin turut mendorong agar Pemkab mengusulkan untuk menurunkan passing grade seleksi PPPK ke BKN atau Menpan-RB. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar ada penambahan afirmasi untuk para honorer yang telah lama mengabdi. Baik itu berdasarkan usia, masa kerja, atau hal lain yang bisa menambah poin penilaian honorer pengabdian.
“Kami sudah konsultasi dengan BKN perwakilan di Jogja, usulan penurunan PG dan penambahan afirmasi itu memang harus bareng dengan pemkab lain. Karena PG berlaku nasional. Tidak hanya untuk Blora saja,” terangnya.***
