BLORA, (blora-ekspres.com) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Arwani Thomafi mengungkapkan politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi yang paling dominan dalam indeks kerawanan pilkada (IKP) tahun 2020. Untuk itu pihaknya berpesan kepada Bawaslu Kabupaten Blora agar mengantisipasi terkait hal tersebut agar tidak terjadi.
Hal itu diungkapkan Muhammad Arwani saat melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Kabupaten Blora yang didampingi Wakil Bupati Kabupaten Blora, Arief Rohman, Rabu (29/07/2020).
“Politik uang menjadi satu dari dua kerawanan paling menonjol dalam indeks kerawanan pilkada tahun 2020,” ujarnya.
Selain politik uang, yang kedua yakni netralitas ASN. Dua hal ini penting untuk diantisipasi. Oleh karena itu, pihaknya telah bekerjasama dengan banyak pihak terkait pencegahan tersebut agar bisa ditekan setipis mungkin sehingga tidak terjadi.
Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 merupakan tantangan baru Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Sehingga Arwani berpesan untuk selalu mentaati protokol covid-19 selama melakukan kegiatan pengawasan dan mengutamakan keselamatan semua pihak.
“Pilkada dapat dilaksanakan karena protokol kesehatan, apabila ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan diadakan evaluasi ke depannya,” tambahnya.
Hal lain yang jadi sorotan Arwani adalah politik uang dan potensi pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Blora. Ia berharap semua pihak untuk dapat menciptakan Pilkada yang demokratis tanpa Politik Uang dan ASN yang tidak netral atau sejenisnya.
Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim menyampaikan Bawaslu Blora telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam kelancaran pengawasan Pilkada Kabupaten Blora, tanggal 9 Desember mendatang.
“Kami beserta seluruh jajaran pengawas Kecamatan maupun Desa sudah menerapkan protokol covid-19 dalam melaksanakan pengawasan, kami sudah membagikan APD (Alat Pelindung Diri) untuk tahap pertama.
Sementara untuk melawan politik uang Bawaslu Blora sudah menyiapkan strategi. Salah satunya adalah membentuk desa anti politik uang,” ungkapnya.
Diketahui Bawaslu Blora saat ini sudah memiliki empat desa anti politik uang dan tiga desa pengawasan, yang dalam Pilkada ini ditargetkan akan bertambah minimal satu disetiap Kecamatan.
Beralih ke Netralitas ASN, Andyka menambahkan bahwa dalam tahapan Pilkada 2020, Bawaslu Blora telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap ASN Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
Sesuai kewenangannya, temuan dugaan pelanggaran tersebut telah diteruskan Bawaslu Blora ke Bawaslu Propinsi. Dari kajian Bawaslu Propinsi diteruskan ke KASN dan hasilnya sudah ada rekomendasi berupa sanksi sedang dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).
Di tempat yang sama, Anny Aisyah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Blora, menjelaskan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dengan berkirim surat kepada Sekda, Camat dan stakeholder lain. Serta pengawasan tahapan yang sedang berjalan, yakni Coklit.
“Kami sudah berkirim surat netralitas ASN (red). Sedangkan di tahapan yang sedang berjalan, pengawas di semua tingkatan telah melakukan pengawasan melekat. Temuan kami masih ada petugas coklit yang tidak sesuai prosedur. Terhadap hal ini Bawaslu sudah berikan saran perbaikan ke KPU,” pungkasnya.***(Red/Ely)
