Opini WTP dan Integritas Pengelolaan Keuangan Pemda Blora

BLORA, BE – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 di Gedung Konco Tani, Rabu (22/01/2020). Sebagai narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.

Sosialisasi ini sebagai bentuk koordinasi dan memfasilitasi kepentingan pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Tim BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Ini diharapkan memperlancar jalanya pemeriksaan.

Menurut Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, Maskur menyatakan, sesuai jadwal pemeriksaan keuangan oleh BPK akan dilaksanakan sejak tanggal 21 Januari 2020.

“Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan awal pada bulan November 2019 yang lalu,” terang Maskur.

Sementara, Bupati Blora, Djoko Nugroho menekankan arti pentingnya pengelolaan keuangan bagi pemerintah. Untuk itu, Bupati meminta kepada seluruh peserta sosialisasi yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memahami pengelolaan keuangan dengan benar agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

“Saya minta kepada seluruh pengelola keuangan daerah, baik Kepala OPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menguasai materi yang akan diberikan oleh BPK. Sehingga ke depan, pengelolaan keuangan kita akan semakin baik,” tegasnya.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka Pemerintah Daerah dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kabupaten Blora sudah 5 kali berturut-turut memperoleh Opini WTP dari BPK, meski dengan beberapa catatan. Namun, hal ini merupakan sebuah prestasi di bidang pengelolaan keuangan.

“Saya ingin tahun ini kita mendapat Opini WTP yang berkualitas, tanpa 1 pun catatan,” tegas Kokok, sapaan akrab Bupati.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPPKAD Blora, Masykur mengungkapkan, setiap OPD diharapkan dapat menyelesaikan seluruh laporan keuangan dan laporan aset sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Pada pemeriksaan kali ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 5 orang. Diantaranya, Argo Waskito sebagai Penanggung Jawab, Lambang Prabowo sebagai Pengendali Teknis, Andu Wendy Zailani Hamzah sebagai Ketua Tim, Bayu Nugroho sebagai Anggota, Petrus Dedy Prasetyo sebagai Anggota dan Muhammad Salman Ardiansyah sebagai Anggota.***(Ely)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.