BLORA, (blora-ekspres.com) – DPRD Kabupaten Blora mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Blora fokus pada pembangunan infrastruktur jalan lebih dari Rp. 200 Milyar.
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto mengakatan, semalam (Sabtu malam, red), DPRD Blora bersama Pemda Blora telah menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).
“Karena semua sudah sepakati antara legislatif dan eksekutif, maka KUA PPAS telah ditandatangani untuk selanjutnya dikebut pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021,” terang Siswanto seusai menggelat Rakorwil Kosgoro 1957 se Eks Karisidenan Pati, di rumah makan Water Splash Taman Sarbini Blora, Minggu (08/11/2020).
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan, hal itu dilakukan karena kondisi ruas jalan milik kabupaten masih banyak yang memerlukan penanganan.
Pada tahun-tahun alokasi anggaran pembangun infrastruktur jalan hanya sebesar Rp 80-90 Milyar. Namun di dalam KUA PPAS, alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, talud dan drainase sebesar lebih dari Rp. 220 Milyar.
Untuk itu, Siswanto berharap, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, menyiapkan rancangan anggaran dan perencanaan secara matang.
Sesuai dengan program Pemkab Blora, menindak lanjuti isu strategis pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Blora, mencapai 60% dalam kondisi rusak berat. Oleh karena itu, harus segera diselesaikan, harapannya untuk menunjang perekonomian masyarakat.
Terkait fokus Pemkab Blora atas pembangunan di 2021 terkhusus infstruktur jalan, Siswanto memberikan apresiasi tinggi dan mendukung penuh program yang akan dijalankan. Hanya saja, OPD teknis diminta memetakan program dengan jelas, sehingga pembangunan bisa merata.
Dalam pembacaan Pandangan Umum dari Badan Anggaran telah disampaikan persetujuan rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp. 2,1 Trilyun lebih, dengan rincian transfer dari pusat sebesar lebih dari Rp. 1,7 Trilyun, kemudian proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 250 Milyar, sedikit turun dari tahun yang lalu. Sedangkan untuk belanja Daerah sebesar Rp. 2,1 Trilyun, sehingga defisit sebesar Rp. 63 Milyar, yang ditutup dengan Silpa tahun anggaran sebelumnya.***(Red)
