BLORA, (blora-ekspres.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora kembali menyelenggarakan rapat paripurna, Rabu (10/06/2020).
Agenda penyampaian pandangan umum fraksi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 yang ditujukan kepada Pemkab Blora (eksekutif) sebagai pengguna atau pelaksana anggaran diikuti oleh 38 anggota dewan, dari jumlah total 45 anggota dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora, Dasum.
“Kami apresiasi penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 yang dilakukan Bupati Blora, Kamis (04/06/2020 lalu. Atas penyerahan itu, kali ini tahapan selanjutnya kami gelar penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut guna evaluasi dan perbaikan jalannya pembangunan di Kabupaten Blora,” ucap Dasum.
Setelah dilakukan penyampaian pandangan umum fraksi ini, pihaknya berharap besok akan dilanjutkan dengan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Blora terhadap pandangan umum fraksi yang disampaikan hari ini.
“Untuk penyampaian pandangan umum fraksi akan dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama merupakan pandangan umum dari gabungan 6 fraksi (fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi Golkar, fraksi PPP, dan fraksi PKS Gerindra). Juru bicaranya adalah Drs. Mutohar, M.Si. Sedangkan sesi kedua adalah penyampaian pandangan umum dari fraksi Demokrat Hanura yang akan disampaikan juru bicara oleh Iwan Kristiyanto,” terang Dasum.
Sementara dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Blora, Arief Rohman bersama Sekda, dan seluruh Kepala OPD se Kabupaten Blora. Begitu juga dengan jajaran Forkopimda.
Ada sembilan poin Pandangan Umum Fraksi gabungan 6 fraksi (gabungan 6 fraksi (fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi Golkar, fraksi PPP, dan fraksi PKS Gerindra).yang dPelaksanaan.oleh Mutohar.
Diantaranya yang pertama, Pemkab Blora diharapkan bisa lebih transparan dan akuntabel terkait penggunaan anggaran Covid-19 yang telah dianggarkan karena layak untuk dipertanggungjawabkan lebih terbuka.
Kemudian penanggulangan Covid-19 perlu kerjasama antara Pemkab, penegak hukum, tenaga medis dan unsur masyarakat pada umumnya. Penambahan dokter spesialis di 2 RSUD (Blora dan Cepu) agar diupayakan, berikut mengupayakan tenaga medis yg memadai di Puskesmas agar masyarakat tidak beralih berobat ke kota lain, sehingga biaya pengobatan bisa lebih mudah dijangkau untuk peningkatan PAD.
Begitu juga dengan sarpras yag rusak untuk dilengkapi agar pelayanan kesehatan bisa sesuai SOP.
Kedua. Adanya covid-19 sangat bersampak pada dunia bisnis, mikro, dan UMKM, sehingga berharap ada kelonggaran cicilan dari perbankan.
Ketiga. Bantuan Sosial diharapkan pemkab bisa melakukan evaluasi terhadap DTKS regular dan khusus (perluasan) dan direvisi ulang karena masyarakat masih banyak yang bilang kurang tepat sasaran.
Keempat. Kelangkaan pupuk untuk menjaga stabilitas pertanian, dinas pertanian diharapkan bisa memantau ketersediaan pupuk dan mencari sosuli terbaik. Pembangunan embung dan bendungan perlu untuk antisipasi kekeringan di sawah.
Kelima..Berkenaan dengan APBD, agar Pemkab bisa konsisten dengan rencana pembangunan yang direncanakan dan fokus pada kepentingan masyarakat, terutama infrastruktur dasar, seperti jalan jalan utama banyak yang rusak parah.
Keenam. Penanganan banjir di Pasar Kunduran agar dapat perhatian khusus karena setiap musim hujan selalu terjadi.
Ketujuh. Terkait persiapan new norimal agar Pemkab memberikan perhatian ke berbagai bidang dan disosialisasikan kepada masyarakat agar seluruh aspek kehidupan bisa berjalan kembali termasuk kegiatan keagamaan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Kedelapan. Memperhatikan sarpras pendidikan pondok pesantren, untuk protokol kesehatan Pemkab bisa keluarkan edaran, baik dari gugus tugas, ataupun Dinas Kesehatan, yakni edaran untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan para santri, dengan biaya terjangkau.
Kesembilan. Di sektor Pendidikan, kesejahteraan insentif guru TPQ Madin untuk terus ditingkatkan. Saat ini dari 792 guru yang insentifnya hanya 400 ribu setahun untuk per gurunya. Karena pendidikan agama sangat penting, pemkab tidak boleh abai tentang hal ini.
Selain sembilan poin tersebut, ada tujuh poin Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan Fraksi Demokrat Hanura melalui juru bicara Iwan Kristiyanto.
Diantaranya, pertama mengapresiasi penyerahan ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 yang diserahkan di tengah dinamika Covid-19 dan berjalan lancar.
Kedua. Terkait pelaksanaan APBD, Pemkab diminta untuk konsisten dengan RPJMD dan prioritas pembangunan yang telah dibuat.
Ketiga. Pemkab Blora harus memperhatikan pembangunan jalan yang penting bagi masyarakat. Untuk DPUPR agar bisa memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten yang rusak parah di wilayah Kecamatan Banjarejo, Kunduran, Randublatung dan Kradenan.
Keempat. Bidang Pertanian, Pemkab harus terdepan dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan.
Kelima. Pemkab diminta memberikan perhatian khusus kepada peningkatan honor tenaga kependidikan yang jumlahnya masih minim.
Keenam. Kesehatan sudah berjalan baik, diminta KIS di Blora bisa ditambah lagi untuk nmasyarakat miskin terlewatkan
Ketujuh. Berharap pembangunan Blora kedepan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.***(Red/Ely)
