Blora (beritakita.net) – Lebih dari 1.100 perangkat desa di wilayah Kabupaten Blora kosong. Kekosongan jabatan itu baru 19 desa yang mengajukan pengisian dan dua desa lainnya sudah melakukan seleksi pengisian perangkat desa.
Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Blora, Dwi Edy Setiawan mengungkapkan, dua desa yang sudah melakukan seleksi pengisian perangkat yakni Desa Ngilen dan Desa Bejirejo Kecamatan Kunduran.
Kekosongan perangkat desa itu menurut Dwi Edy, ada di hampir seluruh desa di Kabupaten Blora. Kecuali dua desa di Kecamatan Kunduran sudah terisi.
Desa Ngilen ada 8 formasi kosong, tahapannya pada pertengahan Oktober kemarin, yang mendaftar 34 orang dan sudah dilantik pada 23 Desember 2020. Untuk Desa Bejirejo 5 formasi kosong yang daftar 18 orang, dan sudah dilantik pada 5 Januari 2021,” terang Dwi Edy, Jumat (22/01/2021).
Disebutkan oleh Dwi Edy, hingga saat ini pihaknya masih menunggu dari desa-desa lain untuk mengusulkan ijin pengisian perangkat desa kepada bupati. Karena prosedurnya harus izin bupati, rekomendasi camat. Tapi sudah ada beberapa desa yang mengajukan izin. Antara lain Kecamatan Jepon ada 11 desa dan Kecamatan Todanan 8 desa. Semua izinnya sudah keluar.
Sebagai informasi, Kecamatan Todanan ada 8 desa, di antaranya Desa Bicak 4 formasi, Candi 6 formasi, Cokrowati 5 formasi, Dringo 8 formasi, Gunungan 4 formasi, Ngumbul 4 formasi, Prigi 4 formasi, dan Dalangan 8 formasi.
Sedangkan Kecamatan Jepon ada 11 desa, antara lain Desa Sumurboto 3 formasi, Ngampon 3 formasi, Kemiri 4 formasi, Turirejo 1 formasi, Waru 3 formasi, Bacem 6 formasi, Balong 4 formasi, Jatirejo 6 formasi, Semanggi 3 formasi, Jomblang 2 formasi, dan yang terakhir Kawengan 3 formasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Siswanto mengapresiasi langkah kepala desa (Kades) yang telah melakukan seleksi pengisian perangkat desa.
Terkait penyelenggaraan seleksi perangkat desa, Politisi Partai Golkar itu meminta untuk dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana tes yang benar-benar kredibel.
Melihat animo masyarakat yang cukup tinggi, Siswanto meminta pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa selaku penyelenggara seleksi di lapangan.
“Kita meminta agar pelaksanaan seleksi perangkat desa dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak ketiga pelaksana tes yang kredibel. Desa harus kita kawal semata-mata untuk melahirkan pemerintahan desa yang profesional dan kompeten. Jangan sampai amanat ini terciderai gara-gara proses rekrutmen aparatur desa yang tidak transparan,” tandas Siswanto.
Siswanto berharap, selain proses harus transparan, soal-soal yang diujikan harus benar rahasia. Jika perlu meminta pihak ketiga pelaksana agar menggunakan lembaga yang profesional dan teruji. Termasuk menghadirkan masyarakat untuk memberikan testimoni.
Berdasarkan informasi dari proses sebelumnya, lanjut Siswanto, ada sejumlah masyarakat yang kecewa dengan pelaksanaan seleksi perangkat desa yang diduga sarat manipulasi. ELY
