BLORA, (blora-ekspres.com) – Proses pengadaan lahan untuk pembangunan Bendungan Karangnongko resmi memasuki tahap pendataan dan sosialisasi. Proyek strategis nasional yang melintasi wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini membutuhkan lahan seluas 680,35 hektare, dengan luas terbesar berada di wilayah Blora, yakni 386,076 hektare.
Bendungan ini akan berdampak langsung pada 538 kepala keluarga (KK) di lima desa di Kecamatan Kradenan, yaitu Mendenrejo, Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, dan Megeri. Jumlah KK terdampak terbanyak tercatat di Desa Nglebak sebanyak 179 KK, disusul Ngrawoh 146 KK, Nginggil 141 KK, Megeri 50 KK, dan Mendenrejo 22 KK.
“Total luasan lahan terdampak di Blora sangat signifikan. Berdasarkan pendataan awal, ada lebih dari seribu bidang tanah yang akan kami data,” ujar Atikah, Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Blora, Rabu (06/08/2025).
Atika menjelaskan, total tanah milik masyarakat yang terdampak mencapai 183,58 hektare, tersebar dalam 905 bidang. Selain itu, terdapat 12,20 hektare tanah kas desa (28 bidang), 0,10 hektare tanah wakaf (4 bidang), 183,89 hektare kawasan hutan, dan 12,60 hektare aset Perhutani (23 bidang).
Berikut rincian lahan terdampak di lima desa, diantaranya desa Mendenrejo, Tanah masyarakat 3,9 ha (13 bidang), desa Ngrawoh: TKD 1,05 ha (9 bidang), tanah masyarakat 46,99 ha (285 bidang), tanah wakaf 0,03 ha (1 bidang), aset Perhutani 2,71 ha (9 bidang).
Untuk desa Nginggil, TKD 1,82 ha (8 bidang), tanah masyarakat 31,55 ha (159 bidang), tanah wakaf 0,05 ha (1 bidang), kawasan hutan 183,89 ha, aset Perhutani 0,47 ha (3 bidang), desa Nglebak, TKD 1,93 ha (4 bidang), tanah masyarakat 65,12 ha (309 bidang), tanah wakaf 0,01 ha (1 bidang), aset Perhutani 9,42 ha (11 bidang) dan desa Megeri, TKD 7,4 ha (7 bidang), tanah masyarakat 36,02 ha (138 bidang), tanah wakaf 0,01 ha (1 bidang)
Menurut Atika, saat ini tim sedang melakukan verifikasi dan validasi data terhadap seluruh bidang yang teridentifikasi. Proses ini penting agar pengadaan lahan bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Kami mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan. Masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi hingga ganti rugi,” tegas Atika.
Pembangunan Bendungan Karangnongko dirancang sebagai infrastruktur multifungsi yang akan memperkuat ketahanan air nasional, mendukung irigasi pertanian, menyediakan air baku, serta membantu pengendalian banjir di kawasan hilir Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Proyek ini memang besar dan dampaknya luas, tapi manfaatnya juga sangat besar untuk masyarakat. Karena itu, mari kita dukung bersama agar proses berjalan lancar,” ujar Atika.
Atika menambahkan, tim pengadaan juga aktif melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat dan pemerintah desa guna memastikan informasi tersampaikan secara menyeluruh ke warga.
“Ganti rugi akan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi, validasi, dan penilaian harga tanah selesai. Penilaian harga dilakukan oleh tim appraisal independen agar adil dan sesuai aturan,” jelas Atika.
Atika pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh kabar yang belum jelas kebenarannya. “Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung hubungi tim kami di lapangan. Kami siap melayani dan menjelaskan,” pungkas Atika.***
