BLORA, (blora-ekspres.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menjadikan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagai pijakan untuk memperkuat pengawasan pada tahapan berikutnya.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang digelar di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora, Rabu (12/08/2026).
Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim, menegaskan evaluasi tidak sekadar menjadi kegiatan rutin setelah seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan selesai. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengukur kembali efektivitas pengawasan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
“Meskipun tahapan Pemilu dan Pemilihan telah selesai, evaluasi tetap diperlukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan berikutnya. Ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tugas pengawasan yang akan datang,” ujar Andyka.
Ia menilai pengalaman dalam menangani berbagai persoalan selama tahapan sebelumnya harus menjadi bahan pembelajaran agar jajaran pengawas lebih siap menghadapi dinamika pada pemilu maupun pemilihan berikutnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Blora, Irfan Syaiful Masykur, menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil evaluasi dengan peningkatan kapasitas jajaran pengawas, khususnya Pengawas Kecamatan.
Menurut Irfan, pemahaman terhadap regulasi harus terus diperkuat. Langkah pencegahan juga perlu mendapat perhatian agar potensi pelanggaran administrasi dapat ditekan sejak awal.
“Evaluasi ini menjadi bahan untuk memperkuat kapasitas jajaran Pengawas Kecamatan. Selain itu, pencegahan pelanggaran administrasi dan pemahaman terhadap regulasi juga perlu terus diperkuat,” kata Irfan.
Tak hanya mengandalkan jajaran pengawas, Irfan juga mendorong masyarakat ikut menjadi bagian dari pengawasan Pemilu. Masyarakat yang mengetahui atau melihat dugaan pelanggaran diharapkan tidak pasif, tetapi segera menyampaikan informasi kepada Bawaslu melalui saluran yang tersedia, termasuk kegiatan sosialisasi maupun media sosial.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus mempercepat penyampaian informasi terkait dugaan pelanggaran.
Dorongan untuk memperkuat profesionalitas pengawasan juga disampaikan Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Badan Kesbangpol Blora, Siswo Gunawan. Ia meminta jajaran Bawaslu tetap menjaga semangat dan independensi dalam menjalankan tugas, terutama ketika menghadapi laporan maupun dugaan pelanggaran.
“Teman-teman Bawaslu masih semangat dan mandiri untuk melakukan pengawasan. Teliti dan kritis dalam menangani penanganan pelanggaran,” ujar Siswo.
Siswo menambahkan, penanganan pelanggaran tidak cukup hanya mengandalkan keberanian mengambil tindakan. Jajaran pengawas juga dituntut bekerja profesional, cermat, dan tepat waktu.
Karena itu, ia mendorong Bawaslu memiliki data yang memadai serta terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu memahami dan menangani berbagai jenis pelanggaran Pemilu secara tepat.
Melalui evaluasi tersebut, Bawaslu Blora diharapkan tidak hanya mencatat berbagai persoalan yang muncul pada tahapan sebelumnya, tetapi juga mampu mengubahnya menjadi langkah perbaikan konkret. Penguatan kapasitas pengawas, pemahaman regulasi, pencegahan pelanggaran, serta keterlibatan masyarakat menjadi modal penting untuk menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya.***
