BLORA, (blora-ekspres.com) – Pendapatan daerah Kabupaten Blora naik, tetapi belum mampu mengejar laju belanja. Dalam Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, pendapatan diproyeksikan tumbuh 2,53 persen, sementara belanja meningkat 3,94 persen. Kondisi itu membuat proyeksi APBD yang sebelumnya surplus Rp. 11,25 miliar berubah menjadi defisit Rp. 19,57 miliar.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora, Adiria, dalam rapat paripurna sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dan KUA-PPAS APBD 2027 di Gedung DPRD Blora, Kamis (13/08/2026).
Rapat dihadiri Bupati Blora Arief Rohman, jajaran Forkopimda, Pj Sekda Blora Dasiran, Kepala OPD, serta anggota DPRD Blora.
Menurut Adiria, pembahasan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Di tengah perubahan postur fiskal tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat Rp. 42,56 miliar atau 7,81 persen. Kenaikan terutama berasal dari retribusi daerah sebesar Rp. 28,08 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 10,32 miliar.
Namun, pertumbuhan pendapatan masih kalah cepat dibanding belanja. Belanja barang dan jasa bertambah Rp. 65,81 miliar atau 11,11 persen, sedangkan belanja modal meningkat 35,04 persen.
Banggar meminta setiap tambahan belanja didasarkan pada kebutuhan riil, memiliki keluaran yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penambahan belanja tidak cukup hanya dilihat dari besarnya serapan anggaran. Setiap program harus memiliki keluaran yang jelas serta memberikan dampak nyata,” tegas Adiria.
Tambahan belanja modal antara lain dialokasikan untuk jalan, jaringan dan irigasi Rp. 16,90 miliar, serta peralatan dan mesin Rp. 15,87 miliar.
Di sisi pembiayaan, SiLPA juga melonjak dari sekitar Rp. 48,75 miliar menjadi Rp. 90,58 miliar, atau naik 85,80 persen.
Sorotan Banggar berlanjut pada rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Struktur pendapatan Blora dinilai masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Total pendapatan 2027 diproyeksikan Rp. 2,294 triliun. PAD hanya sekitar Rp. 617,34 miliar atau 26,90 persen, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp. 1,677 triliun atau 73,10 persen.
Adiria menilai ketergantungan tersebut harus dikurangi dengan memperkuat PAD melalui optimalisasi potensi daerah, pajak, dan retribusi.
“Ketergantungan terhadap dana transfer perlu dikendalikan melalui peningkatan PAD berbasis potensi riil daerah,” ujarnya.
Untuk 2027, belanja daerah dirancang Rp. 2,238 triliun. Belanja operasi masih mendominasi sebesar Rp. 1,775 triliun atau 79,29 persen, sementara belanja modal hanya sekitar 4,37 persen.
Banggar meminta belanja modal diarahkan pada infrastruktur produktif yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Pemerintah juga didorong meningkatkan efisiensi belanja, memenuhi mandatory spending, memperbaiki basis data pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kontribusi BUMD.
Sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD juga diminta diperluas melalui CSR/TJSLP, bantuan keuangan provinsi, dan dukungan APBN.
Bupati Blora, Arief Rohman mengapresiasi DPRD dan seluruh pihak yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS.
Menurut Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora, pada kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk melanjutkan penyusunan anggaran daerah.
“Dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan ini, Pemkab Blora akan segera melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027 demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Blora,” kata Mas Arief.
Dengan perubahan tersebut, tantangan fiskal Blora semakin jelas. PAD harus diperkuat, belanja perlu dikendalikan, dan setiap rupiah anggaran dituntut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.***
