BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus berupaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang masih mencapai sekitar 2.900 anak. Dinas Pendidikan setempat menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari mengembalikan anak ke sekolah formal, menyediakan pendidikan kesetaraan, hingga merancang pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada 2027.
Sekretaris Dinas Pendidikan Blora, Nuril Huda menjelaskan, bahwa jumlah ATS tersebut merupakan hasil verifikasi dan pemadanan data bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Proses tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi anak yang belum mengakses pendidikan.
Menurut Nuril, data awal ATS di Blora tercatat sebanyak 3.869 anak. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 2.900 anak karena ditemukan data ganda maupun anak yang sudah tercatat dalam sistem pendataan lain.
“Data awal yang kami terima sebanyak 3.869 anak. Setelah dilakukan verifikasi dan pemadanan dengan Pusdatin, jumlahnya menjadi sekitar 2.900 anak. Ada data ganda dan anak yang ternyata sudah tercatat di sistem lain,” jelas Nuril, Senin (19/10/2026).
Meski jumlahnya telah berkurang, persoalan ATS masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Penanganannya tidak cukup hanya dengan memperbaiki data, tetapi juga memastikan anak-anak yang teridentifikasi benar-benar mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar.
Dinas Pendidikan Blora akan mengarahkan anak-anak yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur formal. Sementara itu, anak yang telah lulus pada jenjang tertentu tetapi tidak melanjutkan pendidikan juga akan didorong untuk kembali mengenyam pendidikan sesuai kebutuhannya.
Bagi anak yang tidak memungkinkan mengikuti sekolah formal, pendidikan kesetaraan menjadi salah satu alternatif. Program tersebut dapat diakses melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sehingga anak tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan meskipun tidak menempuh jalur sekolah reguler.
“Anak-anak yang putus sekolah maupun yang sudah lulus tetapi tidak melanjutkan akan kami arahkan agar bisa kembali mengakses pendidikan. Jika memungkinkan, mereka dapat kembali ke sekolah formal. Apabila tidak, pendidikan kesetaraan melalui SKB bisa menjadi alternatif,” ungkap Nuril.
Nuril menegaskan, upaya menekan angka ATS membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Faktor penyebab anak tidak bersekolah perlu menjadi perhatian agar solusi yang diberikan tidak berhenti pada pendataan, tetapi benar-benar membuka jalan bagi mereka untuk kembali belajar.
Selain menangani ATS secara umum, Dinas Pendidikan Blora juga menyiapkan langkah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satunya melalui rencana pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada 2027.
Keberadaan ULD diharapkan dapat membantu anak penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar agar keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, maupun kondisi tertentu tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan.
“Pada 2027, kami merencanakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Harapannya, anak-anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Nuril.
Selain pembentukan ULD, Dinas Pendidikan Blora juga menyiapkan layanan kunjungan ke rumah atau home visit. Skema ini ditujukan bagi anak-anak yang mengalami kendala untuk mengakses layanan pendidikan, baik karena jarak tempat tinggal maupun keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB).
Melalui kunjungan langsung, kebutuhan dan kondisi anak dapat diketahui secara lebih dekat sehingga penanganannya bisa disesuaikan. Langkah tersebut juga diharapkan membantu menjangkau anak-anak yang selama ini kesulitan memperoleh layanan pendidikan karena hambatan geografis atau keterbatasan fasilitas.
“Melalui layanan home visit, kami ingin memastikan anak-anak berkebutuhan khusus tetap mendapatkan akses pendidikan meski terkendala jarak maupun keterbatasan SLB. Dengan mendatangi langsung ke rumah, kami bisa mengetahui kebutuhan anak dan menyiapkan layanan pendidikan yang sesuai,” ujar Nuril Huda.
Dengan berbagai langkah tersebut, terang Nuril, Pemkab Blora berupaya memastikan penanganan ATS tidak hanya berorientasi pada penurunan angka dalam pendataan. Lebih dari itu, anak-anak yang belum atau tidak lagi bersekolah diharapkan memperoleh kesempatan kembali belajar melalui jalur pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada ketepatan data, koordinasi lintas pihak, serta tindak lanjut terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi. Dengan demikian, upaya menekan ATS dapat berjalan lebih terarah sekaligus memperluas akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak di Kabupaten Blora.
“Penanganan anak tidak sekolah tidak cukup hanya dengan memperbaiki data, tetapi harus dipastikan mereka kembali mendapatkan pendidikan. Kami ingin setiap anak di Blora memiliki kesempatan belajar sesuai kondisi dan kebutuhannya, baik melalui sekolah formal, pendidikan kesetaraan, maupun layanan pendidikan inklusif,” pungkas Nuril. ***(Adv/Ely/Dinkominfo)
