BLORA, (blora-ekspres.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu. Meski penyiapan lahan telah mencapai 95,70 persen, proyek pendidikan tersebut masih menunggu penetapan lokasi (penlok) dari pemerintah pusat sebelum melangkah ke tahapan pembangunan berikutnya.
Upaya percepatan itu dilakukan Bupati Blora Arief Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra Tirtaka, serta jajaran perangkat daerah melalui kunjungan koordinasi ke Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan di Kementerian Sosial, rombongan diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Muhamad Hasan Chabibie beserta jajaran. Koordinasi kemudian dilanjutkan ke Kementerian PU dan diterima Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Aris Rudianto Nugroho.
Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora mengatakan, koordinasi lintas kementerian tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah sekaligus mempercepat proses administrasi dan teknis pembangunan Sekolah Rakyat di Blora.
Menurut Mas Arief, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah kebutuhan dasar di lokasi pembangunan. Namun, pelaksanaan tahap berikutnya masih bergantung pada penyelesaian proses penetapan lokasi oleh kementerian terkait.
“Pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Blora. Kami sudah menyiapkan berbagai kebutuhan di daerah dan sekarang menunggu penetapan lokasi dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” ujar Mas Arief.
Mas Arief berharap, proses penetapan lokasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan tidak tertunda dan bisa berlanjut sesuai tahapan yang telah direncanakan.
Mas Arief juga menyampaikan, harapan agar pada 22 Desember 2026 pembangunan dapat memasuki tahap ketiga. Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Blora berkomitmen terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam menuntaskan persyaratan yang masih diperlukan.
“Kami berharap penetapan lokasi segera tuntas agar pembangunan Sekolah Rakyat di Cepu tidak tertunda. Targetnya, pada 22 Desember 2026 pembangunan sudah memasuki tahap ketiga. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan seluruh persyaratan yang diperlukan,” harap Mas Arief.
Dalam pertemuan dengan Kementerian PU, Arief memaparkan perkembangan penyiapan lahan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu. Ia menjelaskan, lokasi pembangunan telah diperiksa oleh satuan kerja terkait, termasuk pengecekan akses jalan menuju kawasan tersebut.
Pemkab Blora juga telah mengerjakan penimbunan lahan menggunakan material urukan dan limestone. Sementara itu, akses jalan beton menuju lokasi telah dibangun sepanjang 323 meter dengan lebar delapan meter.
“Lahan sudah diperiksa melalui survei satuan kerja dan kami terus menyiapkannya. Jalan masuk juga sudah tersedia dengan lebar delapan meter, sedangkan pekerjaan urukan dan limestone terus berjalan,” terang Mas Arief.
Berdasarkan laporan mingguan pekerjaan penimbunan lahan periode 12–18 Oktober 2026, progres fisik tercatat mencapai 95,70 persen. Capaian tersebut melampaui target rencana sebesar 85,81 persen, atau lebih cepat 9,89 poin persentase dari jadwal.
Capaian itu menunjukkan pekerjaan penyiapan lahan telah berjalan lebih cepat daripada rencana. Meski demikian, penyelesaian pekerjaan di lapangan tetap perlu diikuti pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi agar pembangunan dapat berlanjut ke tahap berikutnya.
Selain akses jalan, Pemkab Blora juga menyiapkan dukungan infrastruktur dasar berupa jaringan air bersih melalui PDAM dan jaringan listrik tiga fase oleh PLN. Ketersediaan infrastruktur tersebut diharapkan menunjang kebutuhan operasional kawasan Sekolah Rakyat setelah pembangunan fasilitas pendidikan selesai.
Mas Arief menambahkan, tindak lanjut kesiapan lokasi bersama satuan kerja Kementerian PU direncanakan pada 27 Oktober 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari koordinasi lanjutan untuk memastikan berbagai kebutuhan pembangunan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Selain memaparkan progres pekerjaan, Pemkab Blora juga mengajukan dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan penimbunan sisa lahan seluas sekitar 2,9 hektare.
Pemerintah daerah turut menyampaikan kebutuhan penyelidikan kondisi tanah, survei topografi, serta penyusunan desain teknis sebagai bagian dari persiapan pembangunan.
Menurut Mas Arief, penyelesaian kebutuhan tersebut penting agar tahapan pembangunan dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi lapangan dan perencanaan teknis yang memadai.
“Kami siapkan akses jalan, air bersih, dan listrik. Kami juga berharap dukungan pemerintah pusat untuk menuntaskan urukan sisa lahan 2,9 hektare beserta kajian teknisnya, agar pembangunan Sekolah Rakyat di Cepu segera berlanjut sesuai target,” tegas Mas Arief.
Pemkab Blora berharap dukungan lintas kementerian dapat mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan yang masih diperlukan. Dengan demikian, kesiapan lahan yang terus dikebut dapat segera ditindaklanjuti dengan tahapan pembangunan sesuai ketentuan.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu diharapkan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Blora, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh layanan pendidikan. Karena itu, percepatan proyek tidak hanya bergantung pada kesiapan lahan, tetapi juga pada kepastian tahapan administrasi, dukungan infrastruktur, dan koordinasi antarlembaga.
Pemkab Blora menyatakan akan terus mengawal proses tersebut bersama pemerintah pusat agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat dapat berlanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
“Kami akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh persyaratan segera tuntas dan pembangunan Sekolah Rakyat di Cepu bisa berlanjut sesuai target. Kami berharap fasilitas ini segera terwujud untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Blora yang membutuhkan,” pungkas Mas Arief.***
