BLORA, (blora-ekspres.com) – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Blora menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Blora, Kamis (10/09/2026).
Persetujuan bersama tersebut menjadi puncak rapat paripurna yang sebelumnya membahas pandangan fraksi dan jawaban Bupati Blora Arief Rohman. Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari pendapatan daerah, efisiensi belanja, infrastruktur, BUMD, kekeringan, kebakaran, sampah hingga pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi pandangan fraksi, Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora mengatakan, perubahan APBD 2026 memuat kenaikan target pendapatan daerah. Tambahan pendapatan tersebut diharapkan membuka ruang fiskal untuk memperkuat belanja prioritas.
“Kenaikan target pendapatan daerah yang kita rencanakan di APBD Perubahan 2026 ini diharapkan memberikan kesempatan untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan data potensi dan kebijakan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien,” ujar Mas Arief.
Namun, Mas Arief menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh membebani masyarakat. Pemkab akan mengoptimalkan penerimaan melalui pemanfaatan teknologi digital yang dinilai lebih transparan dan efisien.
“Penerimaan PAD yang meningkat nantinya kita harapkan tidak akan menjadi beban untuk masyarakat. Peningkatan PAD juga menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis digital. Ini akan mempermudah semua pihak dengan transparansi yang ada,” kata Mas Arief.
Mas Arief menyebut tambahan belanja dalam APBD Perubahan akan diarahkan terutama untuk program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur.
“Penambahan alokasi anggaran belanja daerah pada APBD Perubahan ini kita akan prioritaskan untuk program-program yang terkait dengan infrastruktur, baik itu jalan, sekolah, dan juga yang lainnya,” jelas Mas Arief.
Pemkab Blora juga terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah agar pembangunan dan peningkatan jalan di Blora dapat segera direalisasikan.
Selain infrastruktur, penyehatan BPR Blora Artha menjadi perhatian Pemkab. Mas Arief menegaskan akan melakukan pembenahan manajemen dan memperkuat operasional bank milik daerah tersebut.
“Kita berharap Bank Blora Artha sebagai bank kebanggaan kita ini bisa kita sehatkan kembali. Kita akan berkomitmen untuk menata manajemen,” tegas Mas Arief.
Setelah manajemen diperkuat, bank tersebut akan didorong memperbaiki kinerja, termasuk memperkuat sumber dana pihak ketiga dan membuka peluang kerja sama dengan investor.
Persoalan kekeringan juga menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan. Pemkab menyiapkan langkah jangka panjang dengan mencari sumber air baru yang memungkinkan untuk pengeboran, sekaligus menambah armada distribusi air bersih.
Sementara untuk menghadapi risiko kebakaran, Pemkab Blora merencanakan penambahan sedikitnya dua unit armada pemadam kebakaran.
“Terkait dengan kebakaran, Bupati tengah menyiapkan untuk melakukan penambahan armada pemadam kebakaran ke depannya. Ini juga sudah kita rencanakan untuk bisa ditambah armadanya minimal sekitar dua unit, kalau ada kejadian kebakaran ini bisa diatasi dengan secepatnya,” paparnya.
Penanganan kebakaran juga akan diperkuat melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Yon TP dan PPSDM Migas yang memiliki armada pemadam kebakaran.
Selain persoalan tersebut, rapat paripurna turut membahas penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kinerja OPD.
Setelah seluruh pandangan fraksi mendapat jawaban Bupati, DPRD dan Pemkab Blora akhirnya menyatakan persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.***
