BLORA, BE – Polemik rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada 2020, membuat geram Bupati Blora Djoko Nugroho. Bahkan, melontarkan pernyataan keras terkait hal ini.
“Saya kecewa dan menyayangkan sikap Bawaslu Blora yang cenderung tertutup dengan adanya keluhan masyarakat terkait hasil seleksi Panwascam. Sehingga, kemarin saya menghimbau kepada Forkompinda untuk tidak usah hadir dalam pelantikan,” kata Bupati kepada Blora Ekspres seusai acara Penghargaan Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Terbaik 2019 di kawasan wisata Seloparang Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon, Senin (30/12) siang,
“Adanya permasalahan di Panwascam, terus terang tidak suka. Setiap ditanya, sedikit-sedikit independen. Independen itu apa sih?,” ucap Kokok panggilan akrab Bupati.
“Setiap ditanya, independen. Duitnya itu dari sini (uang rakyat). Kalau independen, ya cari uang sendiri. Ini masyarakat ngadu ke saya, masak saya diam saja, itu duit mereka,” lanjut Kokok.
Kokok meminta agar Bawaslu mau menghargai Pemerintah Kabupaten Blora, mengingat dana yang digunakan adalah Anggaran dari Pendapatan dan Belanja Daerah milik Kabupaten Blora.
“Kita itu hanya bertanya apakah BPD dan Guru boleh menjadi anggota Panwascam, jawabannya boleh asal ada ijin dari pimpinannya, kenapa ijinnya ini tidak diawal,” ungkapnya.
Kokok menyayangkan, pihak Bawaslu. Menjawab pertanyaannya dengan dalih Bawaslu sebagai lembaga independen, justru Bawaslu dapat menimbulkan kecurigaan publik. “Nanti dikira akal – akalan dari Pendopo, ya tidak?,” ujarnya
“Kita itu ngomong tak titip. Hanya bertanya, boleh apa tidak? Kita gak titip. Masak guru boleh (jadi Panwascam red). Wong guru disuruh ngajar saja susah, kok disuruh jadi Panwas 24 jam. Bagaimana caranya?,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kokok juga menampik berbagai tudingan yang mengarah ke Pendopo (sebutan untuk Bupati Blora/Pemkab Blora) terkait seleksi Panwascam. “Pendopo tidak memiliki titipan,” ujar Kokok menegaskan.
“Jika Bawaslu tidak mengklarifikasi hal ini, akan menimbulkan kecurigaan publik,” lanjutnya.
“Saya minta ada rapat lagi untuk membahas persoalan ini. Kalau mereka (Bawaslu.red) tidak mau baik, masih ngotot, lebih baik tidak ada Pilkada di Blora, kita tarik saja uangnya, saya berani,” himbau Kokok.
“Karena, saya ingin mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara dengan baik. Kita ingin pelaksanaan Pilkada dengan baik, melalui proses yang baik pula,” ucap Kokok dengan nada kesal.***(Ely)
