BLORA, (blora-ekspres.com) – Kebijakan Pemerintah akan mengundur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dirasa menyulitkan sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada. Termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Bupati Blora, Djoko Nugroho menilai desakan ditundanya Pilkada 9 Desember mendatang cukup menyulitkan pemerintah. Namun, keselamatan masyarakat saat ini memang harus diutamakan.
“Dua duanya (ditunda atau tidak) bagus, yang penting keselamatan masyarakat diutamakan,” ucap Bupati saat ditemui sejumlah wartawan di Pendopo rumah dinas, Selasa (22/09/2020).
Jika pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada lanjutnya, maka pemerintah akan mengalami kesulitan. Pemerintah harus menyiapkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, yang jumlahnya tidak sedikit.
“Tapi menurut saya Pilkada diundur pun pemerintah mengalami kesulitan. Berapa Pj yang akan disiapkan, padahal Pj terbatas kewenangannya. Pj sulit. Tapi bagaimanapun juga kita harus ikuti kebijakan pemerintah,” terang Kokok sapaan akrabnya.
Bupati menyebut, jika bangsa saat ini sedang diuji. Tidak hanya persatuan dan kesatuan, namun juga nalarnya dalam mengambil kebijakan.
“Kasian Pemerintah. Bangsa Indonesia bukan hanya diuji persatuan dan kesatuan saja tapi diuji secara nalarnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Kokok mengungkapkan, diijinkanya kampanye terbuka ataupun konser musik selama pelaksanaa kampanye oleh setiap Paslon, iapun tidak sepakat.
“Jangan kampanye terbuka. Bahaya, Baru pendaftaran saja seperti itu, apalagi nanti dibebaskan, kayak apa. Makanya pak gubernur melarang konser musik, bagus itu, saya dukung itu,” pungkasnya.***(Red)
