BLORA, (blora-ekspres.com) – Anggota DPRD Blora, Munawar melaksanakan reses III di sejumlah tempat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Kundurun, Todanan dan Japah.
Masa reses tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap informasi serta masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi kinerja DPRD.
Munawar menggelar reses yang berlangsung selama 3 hari mulai 30 Oktober hingga 1 Nopember 2020 di sejumlah tempat. Dalam kegiatan tersebut, banyak curhatan masyarakat yang disampaikan kepada politisi PKB ini.
Salah satunya berkaitan dengan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran. Akibatnya, petani harus merogoh kocek lebih dalam karena terpaksa membeli pupuk non subsidi untuk perawatan tanamannya.
“Keluhan kami sebagai petani, pupuk subsidi ini sudah tidak ada. Ini pukulan bagi petani di tengah COVID-19. Akhirnya harus beli pupuk non subsidi yang harganya dua kali lipat dari pupuk subsidi,” kata Tego Kristiyono, salah satu warga desa Ngawenombo, Kecamatan Kunduran dalam reses Wakil Ketua Komisi B DPRD Blora tersebut.
Tego dan petani lainnya berharap Wakil Rakyat memperjuangkan aspirasi mereka. “Kami berharap bapak Munawar selaku anggota DPRD Blora dapat memperjuangkan kami para petani. Agar pupuk subsidi ini ditambah. Agar nasib petani tidak semakin sulit,” harapnya.
Menanggapi curhatan petani ini, Munawar menyampaikan, kelangkaan pupuk bersubsidi diakibatkan kebijakan pemerintah pusat yang mengepras kuota pupuk subsidi nasional.
“Kelangkaan pupuk bersubsidi ini terjadi di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Blora saja,” ungkapnya.
Eksekutif dan legislatif, kata Munawar sebenarnya sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menambah kuota pupuk subsidi di Blora. Hanya saja tambahan yang diberikan tetap tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh petani.
Kendati demikian, DPRD Blora tetap berupaya agar kesulitan petani ini bisa mendapatkan solusi. Selain mengusulkan kembali kepada pemerintah pusat agar menambah kuota.
“Kami mohon petani bersabar. Kita sudah berupaya meminta tambahan. Selain itu, dalam waktu dekat kami anggota Komisi B DPRD Blora bersama OPD terkait juga akan menghadap Gubernur Jateng agar menunda realisasi kartu tani untuk pembelian pupuk bersubsidi,” jelasnya.
Menurutnya, pemberlakukan kartu tani akan menimbulkan gejolak kecemburuan sosial jika tetap dipaksakan. Karena begitu banyak petani belum terdata secara resmi.
“Dengan demikian, bertemu Gubernur Jateng nanti kami mengharap agar Pemprov menunda penggunaan karu tani untuk pembelian pupup bersubsidi,” tandas Munawar.***(Red)
