Ngobrol Bareng Bupati, AKI dan AKB Harus Ditekan

BLORA, (blora-ekspres.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blora menyelenggarakan kegiatan “Ngobrol Bareng Bupati” tentang permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang hingga saat ini jumlahnya masih tinggi, Senin (10/08/2020) di Ruang Pertemuan Setda Kabupaten Blora.

Sebagai narasumber, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Lilik Hernanto menyampaikan, kondisi terkini AKI dan AKB di Kabupaten Blora. Yang mana AKI di Blora pada tahun 2018 mencapai 13 kasus, 2019 ada 11 kasus, dan semester pertama 2020 ada 5 kasus.

“Berdasarkan data 2019 kemarin Blora berada di peringkat 17 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang memiliki AKI tinggi. Tertinggi adalah Brebes 37 kasus, terendah Kota Salatiga dan Kota Magelang hanya 2 kasus. Kita dengan 11 kasus ada di tengah-tengah sama dengan Kudus,” ungkap Lilik Hernanto.

Sedangkan AKB usia 0-11 bulan di Blora pada tahun 2018 mencapai 148 kasus, tahun 2019 ada 129 kasus dan semester pertama 2020 sudah ada 48 kasus. Peringkat di Jawa Tengah tahun 2019 kemarin menurutnya di posisi 18 dengan 129 kasus.

“Untuk AKB ini kita juga ada di tengah-tengah, yang tertinggi Brebes 304 kasus, dan terendah Kota Magelang 16 kasus. Secara umum Blora mengalami tren turun dari tahun ke tahun. Kita berharap capaian di semester pertama 2020 ini bisa dipertahankan agar kedepan tidak tambah lagi. Oleh karena itu perlu kita identifikasi satu satu kira-kira penyebabnya apa, agar hal ini bisa dicegah,” lanjut Lilik Hernanto.

Menurutnya, berdasarkan data yang ada, penyebab AKI diantaranya pendarahan, infeksi, eklamsia, emboli air ketuban, jantung kongestif, jantung coroner, cardiomyopati, dan hepatitis kronis. Sedangkan AKB banyak disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia (kadar oksigen dalam tubuh bayi minim), kelainan kongenital, sesak nafas, kelainan organ dalam, hipotermi, hidrocepalus, meningitis dan lainnya.

Yang mengagetkan menurut Lilik Hernanto, di semester pertama 2020 ini ada 6283 ibu hamil dengan kondisi usia ibu hamil dibawah 20 tahun sebanyak 229 orang, dan ibu hamil di atas usia 35 tahun ada 352 orang.

“Terlalu muda ini belum siap, mungkin karena pernikahan dini. Kemudian yang terlalu tua ini juga beresiko. Apalagi yang hamil anak keempat masih ada juga, sebanyak 43 orang. Ini artinya program KB juga masih belum merata,” ungkap Lilik.

Mendengar penjelasan Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Bupati Djoko Nugroho langsung memberikan arahannya agar bisa segera ditindaklanjuti seluruh stakeholder kesehatan terkait.

“Ya, kita harus tetap fokus pada AKI, AKB dan satu lagi yaitu stunting. Meskipun sedang pandemi Covid-19, saya minta pelayanan kesehatan untuk ibu-ibu dan bayi tetap dibuka dan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Puskesmas jangan melupakan ini, begitu juga Posyandu harus aktif lagi,” ucap Bupati.

Menurut Bupati, ibu hamil dan ibu menyusui pasca melahirkan harus terus dikawal kondisi kesehatannya. Begitu juga pencegahan dari hulunya, yakni menekan jumlah angka pernikahan dini agar perempuan yang hamil itu juga siap secara fisiknya. Bukan hamil usia muda yang belum siap secara fisik dan mentalnya.

“Ibarat nandur pelem, nek pelok’e nom kui ya ra dadi apik. Nek pelok e wis tuwa mengko lak wite sing thukul apik (ibarat tanam mangga, kalau bijinya muda ya tanamannya jelek. Tetapi kalau sudah tua pasti pohon yang tumbuh bagus juga, red). Begitu juga manusia,” terang Bupati.

Pencegahan pernikahan dini ini agar tidak terjadi kehamilan yang rawan AKI dan AKB, Bupati meminta Dinas Kesehatan bisa menggandeng Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta PKK Kabupaten terjun ke desa-desa.

“Dalduk KB dan PKK itu bisa dimaksimalkan untuk pencegahan dan edukasi ke desa-desa. Semisal lewat PIK-R dan GenRE. Sedangkan Dinkes bisa menyediakan peningkatan peralatan kesehatan di yankes dasar baik Puskesmas maupun Rumah Sakit. Alat apa saja yang diperlukan tolong diajukan agar ketika ada bayi atau ibu memerlukan perawatan intensif bisa segera ditolong. Bagaimana caranya agar mereka bisa langsung ditolong di daerahnya sendiri tanpa berobat keluar kota,” tegas Bupati.

Bupati meminta masing-masing rumah sakit milik daerah (RSUD) baik RSUD Blora maupun RSUD Cepu bisa menyediakan kamar isolasi khusus untuk bayi dan ibu melahirkan. Bukan sekedar kamar bersalin namun kamar isolasi khusus untuk bayi dan ibunya.

“Begitu juga dengan dokter spesialisnya, baik spesialis anak, spesialis kandungan, dan lainnya. Bagaimana caranya agar bisa ditambah? Tolong cek besaran tunjangan dokter spesialis di Rembang dan Grobogan. Kalau memang Blora masih rendah, akan kita samakan dengan daerah tetangga,” pungkasnya.

Tamu undangan yang turut hadir diantaranya, Komisi D DPRD Blora, para Kepala Dinas terkait, Ketua Tim Penggerak PKK, Camat, para Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Penyakit Dalam, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Blora dan BPJS.***(Red/Tim)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.