Pemkab Blora Belajar Pelayanan Publik Ke Kabupaten Badung

BLORA, (blora-ekspres.com) – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora upaya meningkatakan kualitas layanan publik bagi masyarakat, telah merencanakan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) modern.

Pembangunan MPP ini, diharapkan akan memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman akan segera dimiliki oleh warga Kabupaten Blora yang mengintegrasikan pelayanan milik pemerintah pusat, daerah, maupun swasta.

Upaya mematangkan rencana tersebut Pemkab Blora telah melaksanakan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Kamis (05/03/2020).

Setibanya di Badung, rombongan mengikuti OPD terkait dari BPPKAD, Bappeda, DPMPTSP, Dindagkop UKM, Dinrumkimhub, Disdukcapil, DPUPR, Dindalduk KB, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Blora yang dipimpin langsung Sekda Komang Gede Irawadi bersama Asisten Administrasi dr. Henny Indriyanti diterima langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan.

“Kami datang ke MPP Kabupaten Badung untuk belajar bagaimana membangun pola pelayanan yang terpadu untuk mempermudah masyarakat. Pasalnya berdasarkan informasi yang kita peroleh, MPP Kabupaten Badung ini menjadi MPP terbaik di Indonesia dan menjadi rekomendasi Kementerian PAN-RB untuk belajar,” ucap Sekda Komang Gede Irawadi.

Pihaknya berharap kunjungan ini bisa memotivasi OPD yang membidangi pelayanan publik di Kabupaten Blora untuk lebih baik lagi. Dengan cara meniru pola kerja yang ada di MPP Kabupaten Badung.

“Pemerintah Kabupaten Blora juga sedang merintis pembentukan Mall Pelayanan Publik. Oleh sebab itu kita lakukan kunjungan ke daerah yang MPP nya telah sukses, agar bisa menyerap ilmunya,” tambah Sekda.

Rombongan Pemkab Blora didampingi Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan saat meninjau langsung Mall Pelayanan Publik

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, dengan senang hati menjelaskan proses berdirinya MPP di wilayahnya mulai dari penyusunan regulasi, pendirian gedung, penyiapan SDM, hingga kesiapan sistem informasi manajemen pelayanan publiknya.

“Jangan sampai mencoba meresmikan MPP jika infrastruktur dan SDM nya belum siap seratus persen. Karena potensi kegagalan di tengah jalan bisa saja terjadi. Pendirian dan pelaksanaan pelayanan di MPP itu butuh komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mengingat semua hal yang berkaitan dengan tata kelola pelayanan publik harus dijalankan secara simultan dan terpadu,” terang I Made Agus Aryawan.

I Made Agus Aryawan juga menyampaikan bahwa perhatian pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Badung terhadap MPP sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang nomenklatur OPD dan instansi apa saja yang terlibat dalam pelayanan MPP di Badung.

Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Badung

“Inti dari MPP di Badung adalah perijinan dan investasi. Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemudahan dalam hal proses perijinan dan investasi. Jika investasi meningkat maka meningkat pula penyerapan tenaga kerja,” sambung I Made Agus Aryawan.

Usai mendapatkan penjelasan, rombongan dari Pemkab Blora diajak berkeliling melihat pos dan loket-loket yang membuka pelayanan publik di dalam MPP Kabupaten Badung.

Untuk diketahui, MPP Kabupaten Badung diresmikan pada tanggal 17 September 2018 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Drs. Syafruddin.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB sempat menyebut Mall Pelayanan Publik Badung terbaik dari 8 Mall Pelayanan Publik yang ada di Indonesia.***(Red/Ely)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.