BLORA, (blora-ekspres.com) – Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melibatkan perempuan, anak, dan disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelompok Rentan (Musrenbang Keren). Musrena Keren merupakan akronim dari musyawarah perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Digelar kegiatan ini untuk mewujudkan keberpihakan terhadap kelompok itu, serta kesetaraan gender. Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menjelaskan, Musrena Keren digelar untuk mewadahi suara perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan.
Mbak Etik, sapaan akrab Wakil Bupati Blora, menyampaikan definisi kelompok rentan (KEREN) adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi ketika terjadi bencana.
“Mereka terdiri orang-orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan orang dengan disabilitas,” terang Mbak Etik dalam sambutannya dalam acara Musrenbang Keren di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Selasa (02/03/2021).
Lebih lanjut, Mbak Etik menuturkan, ada beberapa masalah kelompok rentan yang ada di Kabupaten Blora. Di antaranya yakni masih adanya kematian bayi. Pada tahun 2020 terdapat 8,55 per 1.000 angka kelahiran. Kemudian masih terdapat kematian balita. Pada tahun 2020 terdapay 10, 11 per 1.000 angka kelahiran.
“Kemudian masih adanya kematian ibu, di tahun 2020 ada 10 kasus,” katanya.
Dia mengakui, sampai saat ini masih kurang akses terhadap disabilitas dalam pelayanan publik. Selanjutnya, masih adanya anak putus sekolah. Pada tahun 2020 terdapat 0,04 persen tingkat SD/MI dan 0,9 persen SMP/MTs.
“Selain itu masih rendahnya kaum perempuan dalam peningkatan ekonomi. Itu karena beberapa perempuan, kerana naluri seorang ibu, justru rela tidak dibayar ketika melakukan pekerjaan,” ujarnya.
Dan, yang tidak kalah penting, lanjut Mbak Etik, masih adanya balita Stunting.
Selanjutnya, masih adanya anak putus sekolah (Tahun 2020 : 0,04 persen SD/MI, 0,9 persen SMP/MI).
“Selain itu masih rendahnya kaum perempuan dalam peningkatan ekonomi. Itu karena beberapa perempuan, kerana naluri seorang ibu, justru rela tidak dibayar ketika melakukan pekerjaan,” ungkapnya.
Dan, yang tidak kalah pentingnya, lanjut Wakil Bupati Blora, masih adanya balita Stunting.
Untuk itu, tandas Etik, bagaimanapun kelompok rentan merupakan bagian dari masyarakat dengan hak yang sama. Untuk itu, lanjutnya, mereka sudah sepatutnya untuk diperjuangkan setara dengan masyarakat lainnya.
“Sesuai dengan amanat Undang-undang, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Blora Ainia Shalichah mengatakan, tidak elok meremehkan perempuan. Baginya, perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam pembangunan.
“Tidak hanya membangun desa-desa, tetapi juga pembangunan di kabupaten Blora yang dapat mengubah Kabupaten Blora menjadi unggul dan berdaya saing,” ungkapnya.
Menurutnya, keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
“Negara tidak mungkin sejahtera jika perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas,” ujar dia.***Red
