BLORA, (blora-ekspres.com) – – Sebagian besar jatah kartu tani yang digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi oleh petani memang sudah dibagikan sejak tahun 2017 lalu. Namun, dalam perjalanannya masih terdapat kendala dan berbagai permasalahan muncul pada saat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga penggunaan kartu tani belum bisa dilakukan optimal.
Hal itu membuat Bupati Blora, Djoko Nugroho geram. Saat memimpin langsung Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten Blora yang digelar di Ruang Pertemuan Setda Blora, hari ini, Senin (09/11/2020).
Dalam rapat membahas pengendalian pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani tersebut, Kokok panggilan akrab Bupati Blora meminta, benang ruwet dalam penyaluran pupuk bersubsidi segera diselesaikan.
“Saya minta, permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi segera diselesaikan,” pinta Kokok.
Bupati juga mengugkapkan, pupuk di gudang penuh dan siap disalurkan. Bagi petani yang tidak memiliki Kartu Tani, tapi sudah masuk kuota data E – RDKK agar dilayani, dengan menggunakan form. Dan Namun sebaliknya, jika sudah punya Kartu Tani tapi tidak tercantum dalam E – RDKK jangan dilayani.
“Saya meminta para distributor dan pengecer tidak memaksakan pembelian pupuk non subsidi,” tandas Bupati.
Sementara, pengecer pupuk untuk wilayah Kecamatan Banjarejo, Sukiban menyampaikan, bahwa para petani di wilayahnya tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk.
“Di wilayah kami, Kecamatan Banjarejo tidak ada masalah, dengan penyaluran dan pembelian pupuk menggunakan kartu tani stok pupuk sudah tersedia sesuai kebutuhan petani kita,” ungkapnya kepada media.
Sementara itu, aktifis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudarwanto, menyampaikan dukungannya penggunaan Kartu Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi.
“Saya setuju penggunaan Kartu Tani untuk membeli pupuk bersubsidi, tapi validasi datanya harus benar dulu. Siapa yang paling berhak mendapatkan kartu tani tersebut,” ujarnya usai rapat.***(Red)
