BLORA, (blora-ekspres.com) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyebut pelaksanaan Pilkada memungkinkan dilakukan penundaan jika salah satu wilayah mengabaikan penerapan protokol kesehatan tersebut. Pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 bukan harga mati. Ada satu syarat penting untuk menggelar Pilkada serentak tersebut.
“Dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti, ada syarat penting yang harus dilaksanakan. Syarat penting terselenggaranya Pilkada ini, adalah penerapan protokol Covid-19,” kata Arwani Thomafi saat melangsungkan kunjungan kerja di kantor KPU Blora, Rabu (29/07/2020).
Arwani Thomafi pun mengajak pelaksanaan Pilkada nanti dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Pilkada nanti, mari kita laksanakan tapi kita gak boleh mengabaikan protokol kesehatan,” ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Gus Aan, sapaan akrab Arwani Thomafi ini mengungkapkan, Pelaksanaan Pilkada memungkinkan dilakukan penundaan jika salah satu wilayah mengabaikan penerapan protokol kesehatan tersebut.
“Memungkinkan (ditunda), opsi penundaan di TPS tertentu, di Desa tertentu, Kecamatan tertentu bahkan di Kabupaten terbuka,” ujarnya.
Untuk itu, Pihaknya meminta kepada daerah yang menggelar Pilkada serentak untuk terus mengupdate dan bekerja keras menerapkan protokol kesehatan Covid -19.
“Jadi kita minta kepada pemerintah ya, untuk terus mengupdate posisi daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada untuk tetap menerapkan protokol covidnya ini. Kita tidak ingin Pilkada yang menjadi sarana untuk memilih pemimpin ini pada akhirnya justru mengabaikan protokol covid ini,” terangnya.
“Kami tidak ingin situasi semakin memburuk, makanya kami minta gugus tugas yang bertugas dalam menerapkan protokol ini bekerja keras bersama-sama,” tandasnya.
Dalam Kunjungannya ke kantor KPU Blora, Arwani Thomafi ditemani Wakil Bupati Blora, Arif Rohman dan ketua DPC PPP Blora, Abu Nafi.***(Red/Ely)
