Pupuk Bersubsidi di Blora Langka, HKTI Mengadu ke DPRD

BLORA, (blora-ekspres.com) – Merasa resah dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Blora, saat musim tanam mulai tiba membuat puluhan Pengurus DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Blora mengadu ke DPRD Kabupaten Blora, di Ruang Rapat DPRD Blora, Selasa (20/10/2020).

Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Blora terjadi hampir tiap tahun, Program Kartu tani yang sejak awal di gadang sebagai alternatif oleh pemerintah hingga kini belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Kedatangan Pengurus DPC HKTI Kabupaten Blora diterima oleh Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora. Dan, turut hadir dalam audiensi tersebut, Komisi Pengawas Pupuk Kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

Wakil ketua Komisi B DPRD Blora, Munawar mengatakan bahwa kelangkaan pupuk tersebut merupakan masalah bersama.

“Yang terjadi saat ini menjadi masalah kita bersama. Terkait regulasi contoh di Kunduran distributor dan pengecer tidak berani menjual karena petani tidak punya kartu tani,” ujarnya.

Salah satu peserta audiensi, Sriyono menyampaikan, saat ini petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan bagi petani yang tidak memiliki kartu tani tidak dapat membelinya.

“Tidak ada pupuk di lapangan, bagi petani yang tidak memiliki kartu tani tidak dapat membeli pupuk bersubsidi,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto menyampaikan dari data yang disampaikan kepada DPR ketersediaan pupuk di gudang masih ada.

“Hari ini petani menyampaikan bahwa pupuk ini langka dan sulit, itu memang betul di lapangan memang seperti itu. Petani di Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Japah, Jati, dan Randublatung menyampaikan memang kesulitan, ternyata tadi data ketersediaan pupuk masih ada di Gudang bankle, Gudang Ngawen dan Randublatung belum ke pengecer,” terang Mas Sis sapaan akrabnya.

Dirinya meninta, Pemkab Blora melalui Komisi Pengawas Pupuk dan jajarannya untuk segera terdistribusikan ke distributor, ke pengecer agar pupuk dapat diperoleh dengan mudah oleh para petani.

“Musim hujan segera datang memupuk pakai apa para petani. Saya minta hari ini rapat segera, besok melaporkan kepada DPR secara tertulis,” tambahnya.

Menyinggung terkait penyusunan RDKK, Siswanto menuturkan, masih banyak lahan yang belum masuk dalam RDKK. Dirinya meminta semua pihak untuk aktif untuk mencari solusi terkait persoalan tersebut.

“Ternyata banyak yang belum masuk khususnya lahan-lahan hutan, padahal sebagian sudah ada dari beberapa puluh ribu baru sekian ribu lahan hutan, tapi belum semuanya, kita minta supaya kesulitan apa, apakah dari Perhutani atau dari dinas yang kurang aktif kita minta agar mereka mencari solusi itu,” pungkasnya.

Penasehat HKTI Kabupaten Blora, Anton Sudibyo juga meminta bantuan penyelesaian persoalan tersebut.

“Kami meminta kepada Dewan yang Terhormat, untuk dapat mendampingi dan melindungi para petani agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi yang menghilang dari pasaran. Tolong dicek dan disidak ke tingkat pengecer mengapa tidak ada pupuk, atau jika ada pupuk tidak dijual kepada petani, padahal ini sudah masuk pada musim penghujan, dan dimulainya masa tanam petani,” terangnya.

Lebih lanjut, Anton juga mengungkapkan, adanya kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut, bisa mengancam program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Bila musim tanam ini petani tidak bisa mendapatkan pupuk, saat hujan sudah datang, maka ini juga bisa mengancam program swasembada pangan, oleh karena itu kami minta hal ini ditangani dengan serius, agar tidak terulang dari tahun ke tahun,” tandasnya.

Sementara, Ketua Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Blora, Suryanto mengaku geram persoalan pupuk selalu terjadi di Kabupaten Blora saat musim tanam.

“Saya sangat prihatin sekaligus geram dengan adanya kelangkaan pupuk selalu terjadi. Sebenarnua lari kemana pupuk kita ini?” tanya Suryanto yang juga menjabat Asisten 2 Bupati Blora yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur ini.

Suryanto juga meminta permasalahan pupuk ini harus disikapi dengan sungguh-sungguh.

“Kita harus sungguh-sungguh mensikapi permasalahan. Kalau tidak ada pupuk kasihan petani kita, mereka tidak bisa tanam. Lalu kita mau makan apa?” tandas Suryanto.***(Red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.