Sidang Paripurna, Bupati Blora Sampaikan LKPJ Akhir Tahun 2020

BLORA, (blora-ekspres.com) – Bupati Blora, Djoko Nugroho menyampaikan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggunjawaban) Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD di ruang pertemuan Sekretariat DPRD Kabupaten Blora, Kamis (11/02/2021).

Dalam laporannya, Djoko Nugroho menyampaikan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2020 dalam kondisi Unaudited.

“Target pendapatan daerah Kabupaten Blora sebesar Rp2.132.748.657.216,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.128.096.502.114,00 atau 99,78%-nya. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp277.463.428.182,00 dapat direalisasikan sebesar Rp299.837.200.880,00 atau 108,06%,” terang Kokok, panggilan akrab Bupati Blora.

Lebih lanjut, Kokok menambahkan, dana perimbangan Kabupaten Blora dengan target sebesar Rp. 1.298.300.937.134 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.259.239.750.269 atau 96,99%. Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target sebesar Rp. 556.984.291.900 dapat direalisasikan sebesar Rp. 569.019.550.965 atau 102,16%,” lanjutnya.

Menyinggung mengenai Belanja Daerah, Djoko Nugroho menyampaikan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Blora dengan target sebesar Rp. 2.226.101.348.586 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.109.155.883.086 atau 94,75%.

Dalam laporannya mengenai kondisi makro ekonomi daerah, Djoko Nugroho menyampaikan terjadi peningkatan dalam beberapa hal. Diantaranya, indeks pembangunan manusia dengan target daerah sebesar 68,34 dan terealisasi sebesar 68,84.

Selain itu, rata-rata lama sekolah, target daerah sebesar 6,5 tahun dan terealisasi sebesar 6,83 tahun. Untuk usia harapan hidup dengan target daerah sebesar 73,98 tahun dan terealisasi sebesar 74,41 tahun.

Sedangkan untuk pengeluaran riil perkapita dengan target daerah sebesar Rp. 9.354.000 per tahun terealisasi sebesar Rp. 9.571.000.

Namun demikian, lanjut Kokok, masih terdapat beberapa target indikator makro ekonomi daerah yang perlu upaya keras dalam pencapaianya seperti persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan angka usia harapan lama sekolah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah juga menjadi salah 1 poin yang dilaporkan oleh Bupati Blora dan salah satu parameter keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah dengan melihat tingkat capaian indikator kinerja program pada masing-masing urusan tersebut.***Red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.