Berita

Komisi IX Desak BGN Benahi Tata Kelola MBG

×

Komisi IX Desak BGN Benahi Tata Kelola MBG

Sebarkan artikel ini

BLORA, (blora-ekspres.com) – Komisi IX DPR RI menyoroti kasus dugaan keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) didorong melakukan pembenahan mendasar, terutama dalam memastikan setiap kebijakan program berbasis data dan bukti.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai kebijakan publik tidak seharusnya dibuat terlebih dahulu, kemudian data dikumpulkan untuk membenarkan kebijakan tersebut. Menurutnya, pola yang benar adalah persoalan dan data dikaji secara matang sebelum kebijakan ditetapkan.

“Dari awal BGN itu harus evidence based. Jangan kebijakannya dulu, kemudian data dikumpulkan untuk mendukung kebijakan. Yang benar, data dikaji dengan baik, persoalan diproses dengan baik, baru kebijakan dibuat,” terang Edy, Senin (07/09/2029) .

Menurut Edy, arah utama program MBG harus jelas sejak awal, yakni mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045.

Ia mengatakan, Presiden telah menempatkan persoalan gizi sebagai salah satu perhatian penting karena malnutrisi, kekurangan gizi, dan stunting dapat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia.

“Presiden mengatakan MBG ini untuk menyiapkan Generasi Emas 2045. Berarti soal SDM. Presiden paham betul bahwa salah satu yang menyebabkan SDM lemah adalah malnutrisi, kurang gizi, dan stunting,” jelas Edy.

Karena itu, Edy meminta penerima manfaat MBG ditentukan berdasarkan persoalan gizi yang benar-benar terjadi di lapangan. Data tersebut, kata dia, harus menjadi dasar dalam menentukan lokasi dan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami berharap betul penerima manfaat difokuskan pada malnutrisi dan stunting. Lalu datanya di mana? Data penerima manfaat harus jelas. Dari situ baru kemudian SPPG didirikan,” ujar Edy.

Edy juga menilai munculnya kasus dugaan keracunan dalam program MBG menunjukkan perlunya evaluasi terhadap konstruksi kebijakan sejak awal. Menurut dia, berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan keracunan harus dikaji secara serius dan berbasis data.

“Kontruksi isu tersebut nampaknya dari awal tidak dilakukan dengan baik,” kata Edy.

Ia mendorong BGN tidak hanya bertindak setelah terjadi persoalan, tetapi membangun sistem pencegahan yang kuat. Setiap variabel yang berpotensi menimbulkan keracunan harus diidentifikasi, dikaji, kemudian diterjemahkan menjadi regulasi yang jelas.

“Variabel adanya keracunan itu dikaji dengan baik, dibuat regulasinya, baru disosialisasikan. Itu yang saya maksud dengan transformasi perubahan,” tegas Edy.

Edy berharap perubahan kepemimpinan di BGN menjadi momentum untuk melakukan transformasi dalam tata kelola program MBG. Ia menilai kepala BGN saat ini memiliki usia relatif muda, cerdas, dan visioner sehingga diharapkan mampu membawa perubahan.

“Kami berharap setiap perubahan kepemimpinan pasti ada harapan dan perubahan. Saya melihat kepala BGN sekarang masih muda, cerdas, dan visioner. Harus melakukan transformasi perubahan,” harap Edy.

Namun, Edy mengaku hingga kini belum melihat transformasi yang diharapkan tersebut berjalan secara optimal. Karena itu, ia mendorong BGN segera membenahi penggunaan data, pemetaan persoalan gizi, hingga regulasi untuk mencegah munculnya kasus keracunan.

“Sampai saat ini saya belum melihat transformasi perubahan itu. Sehingga kami dorong harus ada perubahan. Data-data dan masalah yang menuju Generasi Emas 2045, termasuk variabel adanya keracunan, harus dikaji dengan baik,” lanjut Edy.

Menurut Edy, hasil kajian tersebut harus menjadi dasar penyusunan regulasi. Setelah regulasi disusun, seluruh pelaksana di lapangan harus mendapatkan sosialisasi dan pemahaman yang sama.

“Data dikaji dengan baik, persoalan diproses dengan baik, dibuat regulasinya, baru disosialisasikan. Itu namanya transformasi perubahan,” terang Edy.

Edy berharap pembenahan tersebut dapat dilakukan pada 100 hari pertama kepemimpinan kepala BGN. Ia menilai perbaikan tata kelola sejak awal akan menjadi fondasi penting agar program MBG dapat berjalan lebih tepat sasaran, aman, dan mampu mencapai tujuan peningkatan kualitas SDM.

“Itu yang kami harap di 100 hari pertama kepemimpinan kepala BGN dilakukan dengan baik. Sehingga kami di 2029 bisa mendukung dengan baik,” pungkas Edy.