BLORA, (blora-ekspres.com) – Bupati Blora, Arief Rohman meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan daerah. OPD tidak boleh hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga harus aktif memburu dan mengoptimalkan sumber pendapatan baru.
Pesan itu disampaikan Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Blora, Selasa (08/09/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sri Setyorini, Pj Sekda Dasiran, kepala OPD, camat, direksi BLUD, manajemen Bank Jateng, serta Guru Besar Universitas Islam Malang Prof. Muhammad Mas’ud.
Mas Arief menilai tantangan fiskal daerah semakin berat. Karena itu, setiap OPD dituntut inovatif, mampu berkolaborasi, dan menggali potensi sesuai tugas serta kewenangannya.
“Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki,” tegas Mas Arief.
Ia juga mengingatkan agar peraturan daerah yang telah disepakati bersama DPRD tidak berhenti sebagai regulasi. Pengawasan dan penegakan harus dilakukan agar aturan tersebut mampu mendukung optimalisasi pendapatan sekaligus menciptakan tata kelola yang tertib.
“Perda yang sudah kita hasilkan bersama DPRD harus ada yang menegakkan. Pengawasan dan penegakan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mengoptimalkan pendapatan,” ujar Mas Arief.
Selain menggali sumber pendapatan, Mas Arief mendorong penguatan ETPD melalui transaksi nontunai dan digitalisasi pembayaran pajak maupun retribusi. Menurutnya, digitalisasi harus menghasilkan tata kelola yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Mas Arief juga meminta dukungan Bank Jateng diperkuat, terutama dalam transformasi digital dan pengelolaan fiskal daerah.
Mas Arief kemudian meminta para camat dan OPD melakukan pemetaan potensi ekonomi secara konkret di wilayah masing-masing. Data tersebut, menurutnya, penting untuk mengetahui aktivitas ekonomi sekaligus menghitung peluang kontribusinya terhadap PAD.
Mas Arief mencontohkan sektor peternakan, termasuk jumlah kandang ayam dan populasi sapi, hingga sektor sumur tua, minyak rakyat, kehutanan dan industri pengolahan kayu.
“Para camat tolong dicek wilayah masing-masing, ada berapa kandang ayam. Kita data dulu jumlah dan potensinya. Begitu juga sumur tua, sektor kehutanan, dan industri pengolahan kayu,” kata Mas Arief.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Blora tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi, tetapi juga mendorong digitalisasi transaksi, optimalisasi aset, pengembangan ekonomi lokal, penguatan BUMD, serta pembenahan basis data pendapatan.
Bagi Arief, peningkatan PAD bukan semata mengejar angka. Pendapatan daerah harus kembali dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.
“Yang kita kejar bukan sekadar angka pendapatan. Yang paling penting adalah bagaimana pendapatan itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik,” terang Mas Arief.
Guru Besar Universitas Islam Malang Prof. Muhammad Mas’ud menilai kekuatan fiskal menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Dalam paparannya, PAD Blora disebut sekitar Rp547 miliar, atau sekitar 6 persen dari APBD 2025 sebesar Rp2,831 triliun. Blora juga disebut berada di peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kemandirian fiskal.
Mas’ud menyebut penguatan PAD membutuhkan lima langkah utama, yakni membenahi data wajib pajak dan objek pajak, menyediakan data baru yang terukur, memperluas inovasi dan ETPD, mengevaluasi regulasi yang menghambat pendapatan, serta berani belajar dan bekerja sama dengan daerah maupun pihak lain.
“Kalau ingin fiskalnya kuat, PAD harus diperkuat. Ini membutuhkan data yang kuat, inovasi, regulasi yang mendukung, serta keberanian melakukan perubahan,” ujar Mas’ud.
Sejumlah sektor dinilai masih memiliki peluang untuk dikembangkan, mulai dari PBB, hotel, restoran, BPHTB, reklame, BUMD, pasar hingga usaha burung walet.
Pj Sekda Blora Dasiran menambahkan, optimalisasi PAD tidak boleh hanya bergantung pada pajak dan retribusi. Aset Pemkab yang belum produktif juga harus dipetakan dan dikembangkan.
Menurut Dasiran, pengelolaan aset dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan BUMD maupun pihak ketiga sepanjang sesuai aturan.
“Aset-aset Pemkab Blora harus kita optimalkan. Tidak harus semuanya dikelola sendiri, tetapi bisa dikolaborasikan dengan BUMD maupun pihak ketiga sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi daerah,” pungkas Dasiran.***
