BLORA, (blora-ekspres.com) – Sekitar 900 pedagang Pasar Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dijadwalkan kembali berjualan di bangunan pasar yang baru mulai 30 Oktober 2026. Kepastian ini menyusul rampungnya pembangunan dan serah terima operasional pasar dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kepada Pemerintah Kabupaten Blora, Selasa (13/10/2026).
Bupati Blora Arief Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setyorini dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menerima serah terima tersebut. Pada kesempatan yang sama, para pedagang mengikuti pengundian kios dan los untuk menentukan tempat berjualan.
Mas Arief, sapaan akrab Bupati Blora mengatakan, pedagang sudah diperbolehkan menata barang dagangan di kios atau los sesuai hasil pengundian. Sementara itu, aktivitas perdagangan secara resmi dijadwalkan dimulai pada 30 Oktober 2026, sesuai kesepakatan dengan para pedagang.
“Pedagang sudah boleh mulai menata dagangannya sesuai hasil undian. Sesuai kesepakatan, pasar ini akan mulai beroperasi secara resmi pada 30 Oktober,” kata Mas Arief.
Meski pembangunan Pasar Ngawen sempat mengalami keterlambatan, Pemkab Blora memastikan pasar tersebut kini siap dimanfaatkan kembali. Pemerintah daerah juga memastikan sekitar 900 pedagang yang berhak mendapatkan tempat dapat kembali menjalankan aktivitas perdagangan di pasar tersebut.
“Alhamdulillah, semua kebagian. Semua bisa masuk,” ujar Mas Arief.
Setelah kepastian tempat berjualan, Pemkab Blora kini menyiapkan tata kelola pasar agar aktivitas perdagangan berjalan tertib dan nyaman. Pengelola pasar akan mendapat pelatihan manajemen, termasuk pengaturan kebersihan, penanganan sampah, parkir, serta penataan fasilitas pendukung.
Mas Arief menegaskan, pengelolaan pasar tidak cukup hanya dengan menyediakan kios dan los. Kebersihan, ketertiban, dan pengaturan fasilitas harus menjadi perhatian agar pasar dapat berfungsi dengan baik setelah dibuka.
Khusus sektor parkir, Pemkab Blora akan menyusun mekanisme pengelolaan bersama paguyuban pedagang dan OPD terkait. Penataan ini diharapkan mampu mengurangi kesemrawutan sekaligus membuka peluang kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Pengelolaan parkir akan kita tata bersama paguyuban dan OPD terkait supaya lebih rapi. Harapannya, pengelolaan itu juga bisa memberikan kontribusi terhadap PAD,” pungkas Mas Arief.***(Ely/Dinkominfo)
