BLORA, BE – Secara spontan Bupati Blora, Djoko Nugroho datang di Kantor KPU Blora, Jl.Sumbawa Blora dan menemui sejumlah anggota FMPD untuk ikut berdiskusi persoalan terkait SE Bupati No. 141/0167.
Munculnya SE tersebut, Bupati membeberkan, tidak ada tujuan lain kecuali ingin Pemilukada Blora 2020 benar-benar berkualitas, bersih.
Menjelang rekrutmen PPK, Bupati mengaku telah melakukan rapat dengan para camat tentang potensi kerawanan di petugas penyelenggara Pemilu.
”Ada beberapa masukan dari Camat bahwa potensi kerawanan itu ada di perangkat, sehingga kami putuskan untuk melarang,” beber Kokok panggilan akrab Djoko Nugroho.
Ya intinya, lanjut Kokok, untuk orang yang sudah mendapat kesejahteraan dari pemerintah tidak usah menjadi PPK.
Mestinya, lanjut Bupati, sebagai Pentahana dan berkeinginan istri atau keluarga untuk maju, keberadaan perangkat desa akan bisa dimanfaatkan menjadi tim pendukung yang kuat.
“Justru tujuannya tidak disitu, melainkan semua itu karena keinginan untuk menciptakan Pemilukada di Blora yang berkualitas berjalan baik dan bersih. Termasuk tidak ada money politik,” tandasnya kepada wartawan, Kamis (23/01/2020).***(Red/Ely)
