BLORA, BE – Atribut sosialisasi dan dukungan terhadap calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup) mulai bermunculan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora 2020. Tak hanya jalan protokol, jalan-jalan perkampungan juga tak luput dari pemasangan atribut tersebut.
Atribut dukungan ini dipasang di pinggir jalan, di warung dan tempat setrategis lainnya. Diantaranya Reza Yudha, Abu Nafi, Agua Sugiato dan Gunawan S Pardji. Serta yang terbaru, baliho sosialisasi dan dukungan cabup Sri Enik.
Sri Enik merupakan seorang pengusaha di Semarang sebagai bakal Calon Bupati Blora yang telah mendaftar melalui penjaringan bakal calon kepala daerah di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Dari pantauan Blora Ekspres, sangat menyayangkan dengan pemasangan atribut dukungan milik bakal calon bupati Sri Enik yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen.
Karena, pemasangan atribut dukungan milik bakal calon bupati Sri Enik, banyak yang menempel pada tiang listrik dan tiang telepon dengan cara ditali dengan kawat. Bahkan ada yang dipaku pada pohon.
Seharusnya, pemasangan spanduk atau poster perlu mendapat perhatian tim sukses ataupun bakal calon bupati, sehingga tidak menghilangkan keindahan lingkungan dan keamanan warga serta tidak mengganggu estetika kota.
Adanya tersebut, Didik Supriono, warga desa Rowobungkul mengungkapkan, seharusnya pemasangan atribut sosialisasi dan dukungan bakal calon bupati jangan sampai merusak fasilitas umum.
“Harusnya tim sukses harus bisa keluarkan modal. Jangan sampai merusak tanaman atau fasilitas lain. Kita bisa menjaga lingkungan,” ungkap Didik.
Seperti pemasangan pada tiang listrik dan pohon itu merusak keindahan kota. Didik menegaskan, perusak wajah kota. apakah pantas jadi bupati?
Lebih lanjut Didik berkomentar, harusnya, calon bupati menjaga keindahan kota, bukan malah merusak pohon dan keindahan lingkungan.
Sementara, Ketua Panitia pendaftaran DPC PDIP Blora, Kuat Prihantoro mengatakan, untuk pemasangan atribut sosialisasi dan dukungan sebelum ditetapkan sebagai calon bupati menjadi urusan individu.
“Sebelum ditetapkan sebagai calon bupati pemasangan atribut sosialisasi dan dukungan masih menjadi urusan masing-masing bakal calon,” terang Kuat.
Kuat melanjutkan, untuk penertiban atribut sosialisasi dan dukungan yang merusak keindahan kota saat ini masih menjadi wewenang Satpol PP.
“Meski belum ditetapkan, kami hanya menghimbau kepada seluruh bakal calon bupati dan wakil bupati agar bijak dalam memasang atribut sosialisasi dan dukungan,” harapnya.***(Ely)
