BLORA, (blora-ekspres.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di tengah masa pandemi COVID-19 mencapai 77,5 persen, atau meningkat daripada jumlah kehadiran warga setempat dalam pilkada tahun-tahun sebelumnya.
“Bahkan, target tingkat pastisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora 2020 sebanyak 77,5 persen itu melebihi tingkat kehadiran pemilih pada pemilihan umum (pemilu) sebelumnya sebesar 68 persen,” kata Ketua KPU Blora, Mohammad Khamdum,, di Sekretariat Persatuan Wartawan Indoenesi (PWI) Kompoleks GOR Mustika Blora, Senin (05/09/2020).
Target partisipasi masyarakat 77,5 persen, lanjut Khamdun, ini karena pandemi, KPU RI (pusat) beri target pemilu ini 77,5 persen untuk partisipasi masyarakat.
Menyinggung soal tingkat partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19, KPU ada dua beban sekaligus yang harus dilakukan. Selain mencapai target partisipan publik, juga menjaga kesehatan dan keselamatan pemilih, peserta dan penyelenggara.
“KPU punya tugas ganda. Mengantarkan partisipasi masyarakat, sekaligus menekan angka penularan Covid-19 dalam tiap tahapan. Namun, ini bukan semata-mata jadi tanggungjawab KPU, tapi semua pihak,” ujarnya..
“Kita tidak ingin menjadi kluster baru. Mengedepankan protokol kesehatan. Petugas coklit juga dilengkapi protokol kesehatan, dibekali APD seperti masker, hand sanitizer, face shield, tempat cuci tangan dan sabun. Termasuk me-rapid test seluruh badan ad hoc KPU pada pilkada diera pandemi ini,” tegas Khamdun.
Di Kabupaten Blora dengan total 15.386 orang yang akan bertugas di 2.198 TPS tersebar di 295 desa/kelurahan wajib menjalani tes kesehatan dengan program rapid-test oleh tim medis Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Gugus Tugas Covid-19.
“Sementara ini program dari KPU pusat tes kesehatan KPPS berupa Rapid-Test, tapi bisa juga nanti berupa Swab-Test, ini kami masih menunggu,” tambah Ketua KPU Blora.
Jika ada calon anggota KPPS ternyata positif virus corona, nanti segera diganti petugas baru, namun bila sudah bekerja lebih dari 10 hari, petugas KPPS yang terpapar Covid-19 tidak diisi lagi petugas baru.
“Nanti petugas TPS yang tidak genap tujuh orang, bisa diampu (didukung) petugas dari KPPS di TPS terdekat,” jelas Khamdum.
Sementara itu Sekretaris KPU setempat, Edy Purwantoro, menjelaskan bahwa saat ini telah mendapat transfer dari KPU pusat untuk dana protokol kesehatan (prokes) sebesar Rp 21 miliar.
“Dana protokol kesehatan dari KPU pusat untuk Blora sebesar Rp 21 miliar, karena itu pelaksanaan Pilkada harus benar-benar dengan prokes yang ketat,” tambah Edy Purwantoro.
Sebelumnya KPU telah merekrut lembaga adhoc sebanyak 80 anggota Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 16 Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 885 orang untuk bekerja di 295 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blora.
Kehadiran Ketua KPU Blora, di sekretariat PWI Blora didampingi oleh Sekretaris KPU Edy Purwantoro dan tiga orang anggotanya. Diantaranya, Achmad Husain, Moh. Syaiful Amri dan Nailina Paramita Najati.***(Red/Ely)
