Rekrutmen Panwascam Diduga Tidak Transparan, Koalisi Masyarakat Blora Peduli Demokrasi Bakal Adukan Bawaslu Blora ke DKPP

BLORA, BE – Carut marutnya perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Blora mendapat sejumlah sorotan dari masyarakat. Hal tersebut membuat Koalisi Masyarakat Blora Peduli Demokrasi menilai adanya sejumlah kejanggalan dalam perekrutan Calon Panwascam tersebut. Bawaslu Blora dinilai tidak transparan dalam melakukan proses perekrutan Calon Panwascam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan mengaku, perekrutan anggota Panwascam sudah dilakukan seusia Petunjuk Pelaksana (Juklak) yang ada.

Demikian disampaikan Lulus saat rapat audiensi dengan Koalisi Masyarakat Blora Peduli Demokrasi bersama DPRD kabupaten Blora di ruang Komisi A, Kamis, (02/01/2020).

“Tentu kami tidak berani untuk beda dengan juklak yang ada. Kami berusaha semaksimal mungkin sesuai juklak yang ada. Kami tidak ada niat lain,” terang Lulus.

Saat Perekurtan anggota Panwascam Lulus mengaku menggunakan dasar keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0883.

Terkait polemik yang muncul di masyarakat, Lulus mengaku sebuah dinamika yang wajar. Ia pun meminta agar pihak-pihak yang berkeberatan bisa mengajukan ke jalur-jalur yang telah diatur.

“Kalau bagi kita, tidak ada yang bermasalah. Semua sudah memenuhi syarat. Kalau ada pihak-pihak yang kurang puas, silahkan mengajukan keberatan ke Bawaslu Propinsi, DKPP,” terangnya.

Lebih lanjut, Lulus mengaku dalam proses rekrutmen Panwascam, pihaknya sudah melakukan sejumlah hal yang harus dilakukan. Sementara untuk koordinasi dengan Pemkab pihaknya mengaku akan lebih meningkatkan lagi.

“Terkait Koordinasi kami sepakatlah kita akan tingkatkan lagi. Barangkali di awal, dalam proses berikutnya perekrutan PPD kaki akan lebih koordinasi lagi dengan Pemkab,” ujarnya.

Berbeda dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Blora Peduli Demokrasi, Sudarwanto. Ia nilai, tidak transparan dalam melakukan proses perekrutan Calon Panwascam. Banyak peserta calon Panwascam yang di temui pasca pengumuman Seleksi Hasil Calon Panwascam menginformasikan bahwa seleksi yang dilakukan Bawaslu Blora sangat tertutup dan terkesan hanya formalitas saja.

“Terbukti sampai sejauh ini para peserta tidak mengetahui berapa hasil tes tertulis dan wawancara yang mereka peroleh dan apa yang menjadi dasar Bawaslu untuk melakukan penilaian dan penetapan Calon Panwascam di Blora, ucap Sudarwanto.

“Selain itu, pada rekrutmen Panwascam terkesan asal-asalan. Ini terlihat pada seleksi administrasi Panwascam ada batas usia tetapi lolos. Ada dua peserta dengan KTP lahir di tahun 1996, tapi muncul lolos administrasi,” ucap Kordinator Koalisi.

Sementara itu, juru bicara Koalisi Masyarakat Blora Peduli Demokrasi, Seno Margo Utomo menilai kinerja Bawaslu dalam proses perekrutan anggota Panwascam sangat jelek.

Bawaslu dinilainya terlalu arogan karena tidak melakukan komunikasi dengan Pemkab terkait perekrutan anggota Panwascam.

“Banyak catatan. Ini perlu dipertanggungjawabkan. Ini baru pertama kalinya proses Pilkada di Blora geger di depan, bukan di belakang. Kami akan lanjutkan temuan-temuan kami ke atas,” ungkapnya

Terkait perekutan Calon Panwascam ini, dia menyatakan sudah melaporkan Bawaslu Blora ke DKPP RI, karena di duga tidak transparan dalam melakukan proses perekrutan calon Panwascam di Kabupaten Blora. “Iya. Sudah kita akan laporkan ke DKPP,” ungkap Seno.***(Ely)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.